Dewan Pers Berikan Perlindungan pada Wartawan di Tahun Politik Ini,Ninik : Menjaga Kemerdekaan Pers

JAKARTA,iNewsKarawang.id-Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers berupaya memberikan perlindungan terbaik terhadap wartawan.

Selain itu keberlanjutan media terus dijaga, terutama pada tahun politik seperti saat ini.

Baca Juga

Kominfo Harap Revisi UU Penyiaran Tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan, Harus Harmonisasi !

Menurut Ninik, upaya ini dilakukan dengan menggalang kerja sama dengan para pemangku kementingan. "Utamanya untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus profesionalisme insal pers yang bertugas dalam meliput Pemilu,"ujarnya dalam keterangan yang diterbitkan Dewan Pers, Kamis (28/12/2023).

Ninik menyebutkan, salah satunya dengan menyelenggarakan workshop peliputan Pemilu di seluruh Indonesia. Kegiatan ini terselenggara di 32 provinsi dari rencana awal 24 provinsi sehingga peningkatan kapasitas pers terkait dengan kepemiluan dapat menjangkau lebih banyak wartawan.

"Kami membentuk dan mengaktifkan Satgas Pengaduan Pemilu di Dewan Pers,"terangnya. 

Baca Juga

Dewan Pers Soroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Kebebasan Pers Disoal

Dijelaskannya, satgas tersebut merupakan tim ad hoc yang dibentuk dalam rangka koordinasi dengan penyelenggara pemilu sebagai tanggung jawab menjaga kualitas pers dalam peliputan pemilu.

“Kami juga membentuk dan mengaktifkan Satgas Pengaduan Pemilu di Dewan Pers yang bertugas dari Desember 2023 hingga Desember 2024, untuk mengawal Pemilu sejak awal hingga selesai keseluruhan prosesnya,” tambahnya.

Selain itu Dewan Pers juga bekerja sama dengan UNESCO dengan melibatkan seluruh konstituen. Kerja sama ini melahirkan penyusunan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan Pemilu.

“Melalui pedoman ini, rujukan kepada pihak terkait dalam penyediaan pelindungan dan pemulihan bagi korban merupakan langkah yang perlu diambil, terutama oleh perusahaan pers atas kekerasan yang dialami wartawan,” tutupnya.

Editor : Boby