Plt Mentan Batalkan Kontrak Bermasalah di Kementan, Ini Penjelasannya!

JAKARTA, iNewskarawang.id - Kementerian Pertanian (Kementan) RI membatalkan beberapa kontrak pengadaan yang dinilai bermasalah.

Hal tersebut diungkapkan Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi pada peluncuran Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Baca Juga

Kementan dan TNI Perkuat Produksi melalui Optimasi Lahan dan Pompanisasi

"Saya per tanggal 6 kemarin memang membatalkan semua kontrak yang berkaitan dengan yang tidak beres," kata Arief dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Selain itu, Ia juga membeberkan beberapa aspek yang jadi perhatiannya terkait impor yang dinilai bermasalah itu adalah soal harga, cara transaksi, hingga proses pengadaannya. Dia meminta nantinya pengadaan alsintan bisa menggunakan e-catalog.

"Kualitasnya, harganya, cara bertransaksinya, kalau boleh semuanya masih ecatalog, jadi bapak tidak usah nego-nego lagi apa segala macam, gak ada. Klik saja langsung, product spec diverifikasi lebih awal. Begitu ya pak Dirjen," sambungnya.

Baca Juga

Mentan Merevisi Aturan Pupuk Bersubsidi, Petani Bisa Tebus Hanya Bawa KTP

Seperti diketahui sebelumnya, Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta jadi tersangka korupsi di Kementan. Arief meminta, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementa Ali Jamil untuk memperhatikan betul pengadaan alsintan tersebut.

Selain pembatalan kontrak, Ia juga akan melakukan review terhadap beberapa kontrak lain terkait pengadaan yang ada di Kementan. Terutama kontrak yang ada di Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP).

"Bukan berarti semua kontrak dibatalkan begitu saya bersma apak Wamen meminta kontrak-kontrak itu di review dengan yang benar. Ada waktu untuk me-review itu semua," kata Arief.

Baca Juga

Terkait Kasus Korupsi di Kementan, KPK Geledah Rumah Ketua Komisi IV DPR Sudin

Dikatakannya, hal tersebut dilamukan dalam upaya memperbaiki citra Kementan di mata publik. Mengingat ada kasus korupsi yang saat ini tengah melibatkan instansi tersebut. 

"Ini yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada kementerian pertanian," tegasnya.

Editor : Frizky Wibisono