DPRD Karawang Kritik Dinas PUPR, Setiap Hujan Selalu Menggenangi Jalan Bahkan Rumah Sakit

Karawang, iNews.id - Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Karawang mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang dalam menangani genangan air.

"Kami menduga akibat kurang optimalnya fungsi drainase,"ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Fitri Meilinda saat dimintai tanggapannya terkait genangan air hujan setiap Karawang diguyur hujan deras,Senin (17/1/2022)

Baca Juga

'Malas Bekerja', DPRD Karawang Dihujani Kritik dari Berbagai Elemen Masyarakat

Diketahui Fitri Melinda, setiap hujan deras yang sering terjadi air menggenang seperti di jalan-jalan utama di Cikampek, Purwasari, Warung Bambu dan Johar.

"Saya kira masalahnya ada pada drainase yang kurang berfungsi optimal. Ironisnya permasalahan ini tidak pernah selesai,"ujarnya.

Anehnya, kata Fitri, meski genangan air terjadi dalam durasi satu hingga dua jam saja. Namun hal tersebut sangat berdampak kepada masyarakat, terutama pengguna jalan. Menurutnya, seringkali kendaraan mogok akibat menerobos genangan air. Seperti di Cikampek ada rumah ikut terendam saat air menggenangi jalan.

Baca Juga

Terinspirasi sang Ayah, Tokoh Pemuda Karawang Bakal Maju di Pemilihan Legislatif Karawang

Ia minta kepada Dinas PUPR, permasalahan ini  jangan dianggap sepele, karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.

"Saya minta Dinas PUPR instansi segera mengoptimalksn kembali fungsi drainase," kata Fitri.

Ia berpendapat, Masih kata Fitri, drainase kurang berfungsi secara optimal disebabkan beberapa hal. Pertama terkait sistem drainase, baik dari perbandingan antara ketinggian drainase dengan sungai yang menjadi muara bagi air dari drainase. Lalu kondisi kebersihan drainase, di mana kerap ditemukan sampah yang menyumbat aliran air.

Baca Juga

Patut Diapresiasi, Pria Pengamen Ini Nekat jadi Bacaleg DPRD Kota Cilegon

Kedua, tentunya harus kita tinjau dan evaluasi bersama. Ia minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan  permasalahan ini.

Editor : Boby