KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Alun Trisambodo, Siapa Saja? 

JAKARTA,iNewskarawang.id - 5 orang terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi pemeriksaan perpajakan Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal, dilakukan pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (14/4/2023) mengatakan, saat ini KPK telah mengajukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terhadap 5 orang yang di duga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara Tersangka RAT.

Baca Juga

KPK Sebut Karawang Masuk Zona Waspada Tindak Pidana Korupsi

Namun Ali tak merinci identitas kelima orang yang dicekal itu. Ia hanya memberkan kelima orang itu dicekal selama enam bulan ke depan.

 "Pengajuan cegah dimaksud melalui Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI dan saat ini berlaku untuk 6 bulan ke depan sampai dengan September 2023 dan sesuai kebutuhan Tim Penyidik dapat diajukan perpanjangan yang kedua," jelas Ali.
 
Kendati telah dicekal, Ali mengimbau kelima orang itu dapat bersikap kooperatif bila diperiksa penyidik KPK.

Para pihak yang dicegah diharapkan kooperatif hadir dan jujur menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya terkait dugaan perbuatan penerimaan gratifikasi dari Tersangka RAT," terang Ali. Dikonfirmasi terpisah, Kasubad Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh merinci identitas lima orang yang dicekal KPK. Kelimanya ialah istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek; adik Rafael, Gangsar Sulaksono. 

Baca Juga

KPK Geledah 3 Rumah, Sita Dokumen Jual Beli Gas antara PT PGN dan PT IAE

Kemudian dua anak Rafel yakni Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa Darma. Tak hanya itu, lembaga antirasuah juga mencekal Kepala KKP Jakarta Timur yakni Wahono Saputro.

"Saat ini semua nama tersebut tercantum dalam sistem daftar Pencegahan berlaku 13 April 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023," terang Nursaleh saat dihubungi, Jumat (14/4/2023). Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kemenkeu. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu. Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan. Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Baca Juga

KPK Menilai LHKPN Masih Ada Kelemahan karena Tidak Ada Sanksi

Sejauh ini, KPK belum menjerat Rafael Alun sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tapi, KPK membuka peluang untuk menjerat Rafael sebagai tersangka pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Editor : Boby