Petinggi PBNU Bantah Terima Duit Kasus Kuota Haji, Ini Respons KPK

JAKARTA, iNewsKarawang.id -Pernyataan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman yang membantah menerima aliran dana kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK, pihaknya memiliki bukti terkait hal itu.

Dijellaskan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,  salah satu materi pemeriksaan terhadap Aizzudin perihal aliran dana kepada yang bersangkutan. 

Baca Juga

Kawal Tender Haji 2026, Kemenhaj Libatkan KPK dan Kejagung

"Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan," kata Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026). 

Budi menuturkan, materi pemeriksaan tersebut berdasarkan bukti yang dikantongi pihaknya. 

"Tentu KPK juga memiliki keterangan atau pun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut (penerimaan uang). Nah, ini masih akan terus didalami," ujarnya. 

Baca Juga

Terkait Kasus K3 Kemnaker, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru

Terkait dugaan yang dimaksud, Budi menyatakan penyidik akan menggali informasi dari sejumlah saksi yang nantinya akan dipanggil. 

"Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya," ujarnya. 

Diketahui, Aizzudin telah diperiksa KPK. Dia membantah apa yang disampaikan KPK terkait aliran dana. 

Baca Juga

KPK Sebut Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji

"Sejauh ini enggak ya, tidak ada," kata Aizzudin sembari meninggalkan kantor KPK usai pemeriksaan, Selasa (13/1/2026). 

Dia juga menyangkal dugaan aliran dana ke PBNU. "Enggak, enggak," ucapnya. 

Aizzudin enggan menjelaskan secara detail perihal materi pemeriksaannya itu. Menurutnya, penyidik yang berwenang menyampaikan hal tersebut. 

Baca Juga

Ridwan Kamil Dipanggil KPK Hari Ini Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB

Diketahui, KPK menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka bersama mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 8 Januari 2026 lalu.

Perkara itu berawal saat Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai aturan, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, KPK menemukan penyimpangan.

Baca Juga

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia, KPK Sampaikan Duka Cita

Pembagian kuota justru dilakukan tidak sesuai aturan, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Artinya, 20.000 kuota dibagi menjadi 10.000 bagi haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antirasuah juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.

Editor : Boby