Ketua NasDem Jabar: Mengubah Presidential Threshold 0 Persen itu Mustahil

KARAWANG, iNews.id - Ketua Umum DPW Jabar Partai NasDem Saan Mustopa berpendapat tak ada ruang untuk mengubah presidential threshold (PT) menjadi 0 persen di Pemilu 2024. Ia menilai perubahan presidential threshold melalui Perppu juga akan mustahil terjadi, terkecuali jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tersebut. 

"Sekarang itu bukan hanya NasDem, tapi semua pihak setuju gak setuju memang UU nya 20 persen tresholdnya,"ucap Saan saat membuka acara Pendidikan Politik dan Kaderisasi DPW NasDem Jabar di Swissbelin Hotel Karawang.

Baca Juga

Hasil Pemilu 2024, Partai NasDem Berpotensi Rebut Pimpinan DPRD Karawang

Diakui Saan, NasDem sempat mengusulkan perubahan PT menjadi 15 persen. Namun hal itu urung terjadi. Maka ia menilai tak ada lagi ruang untuk merubah PT 0 persen seperti yang diinginkan sejumlah pihak. 

"Dulu Nasdem ingin berubah dari 20 menjadi 15, tapi krn UU pemilu tidak direvisi, jadi tetap 20 persen," terangnya.

Hanya, ujar Saan, PT 0 persen bisa terwujud asalkan MK mengabulkan gugatan. Namun berkaca dari sejarah, pengajuan PT sebelumnya pun ditolak.

Baca Juga

Deklarasi Prabowo-Gibran Berpengaruh Bagi Elektabilitas Paslon Lain? Ini Kata Nasdem Jabar

"Pernah diuji materi tapi MK tidak mengabulkan. Jadi ruangnya udah gak ada. Kecuali kemarin kita revisinya berjalan, mungkin tidak 0 persen, turun thresholdnya," papar Ketua DPP NasDem ini.

Apalagi, perubahan PT itu tidak mendesak dan tidak ada dalam prioritas prolegnas 2022. Tetapi jika itu dilakukan pasca 2024 masih memungkinkan.

"Kalau selesai 2024 mungkin masih bisa, tapi kalau Pemilu 2024, jalan untuk ke sananya gak ada, kecuali MK mengabulkan, tapi masa MK menganulir putusannya yang dulu tidak mengabulkan, kan nggak," pungkas dia.

Baca Juga

Rencananya Nasdem Bakal Gelar Konsolidasi Akbar di GBK, Hanya Demokrat dan PKS yang Diundang

Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan pengajuan uji materi (judicial review) pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold (PT) 20% ke MK. Teranyar yang mengajukan gugatan ialah Gatot Nurmantyo.

Gatot beralasan, pasal 222 UU Pemilu membuat warga negara kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa (presiden dan wakil presiden) yang dihasilkan partai politik peserta pemilu.

Editor : Frizky Wibisono