Bupati Aep Dukung PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PNS

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyambut baik rencana pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

7 Tersangka Kasus Mega Korupsi Karawang Dilimpahkan ke JPU

Aep menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang siap mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut. Menurutnya, rencana itu menjadi harapan bagi ribuan pegawai yang saat ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu.

“Kalau PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, tentunya kemarin Pak Dasco dan Pak Sugiono juga sudah menyampaikan. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi implementasi,” kata Aep, Selasa (10/11/2026).

Ia berharap, kebijakan tersebut segera direalisasikan sehingga para pegawai mendapatkan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.

Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

“Kami di pemerintah daerah, dan saya kira hampir seluruh kepala daerah, menyambut baik hal ini. Harapan kita bersama, saudara-saudara kita yang saat ini masih paruh waktu bisa terangkat menjadi penuh waktu, bahkan menjadi PNS,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Jajang Jaenudin, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari kementerian terkait untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Menurut Jajang, hingga saat ini informasi yang diterima pemerintah daerah baru sebatas pemberitaan dan rilis resmi kementerian. Belum ada aturan teknis yang disampaikan secara formal kepada daerah.

Polres Karawang Buka Program Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya!

“Informasi yang beredar saat ini baru bersumber dari rilis media resmi kementerian. Secara formal, petunjuk teknis ke daerah belum kami terima. Namun secara prinsip, Pemkab Karawang mendukung penuh kebijakan pusat, terutama demi kesejahteraan pegawai di daerah,” jelasnya.

Meski belum menerima juknis, BKPSDM Karawang mulai menyiapkan langkah awal melalui analisis kebutuhan pegawai dan perencanaan formasi. Langkah tersebut dilakukan agar pengangkatan nantinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Jajang menyebutkan, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Karawang saat ini mencapai 6.395 orang. Sementara itu, jumlah PPPK Penuh Waktu tercatat sebanyak 5.601 orang dan PNS sebanyak 6.944 orang.

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

“Kami perlu menganalisis kebutuhan riil pegawai di Pemkab Karawang. Selain itu, kami juga menunggu kejelasan timeline pengangkatan yang informasinya akan dilakukan secara bertahap,” katanya.

Selain kebutuhan formasi, kesiapan anggaran daerah juga menjadi perhatian. BKPSDM perlu menghitung kemampuan keuangan daerah serta memastikan besaran alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung proses pengangkatan.

Jajang mengatakan, kepastian anggaran diperlukan untuk menentukan jumlah pegawai yang dapat diangkat setiap tahun.

Satresnarkoba Polres Karawang Ungkap Peredaran Sabu 120 Gram di Banyusari

“Kami perlu memastikan besaran alokasi anggaran yang didapatkan daerah. Ini penting untuk memperhitungkan berapa kuota pengangkatan bertahap per tahunnya, dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kesepakatan tersebut mencakup rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.

Namun, pelaksanaan kebijakan pengangkatan tersebut masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya di daerah.

Editor: Frizky Wibisono