Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak Dominasi Kasus Pidana di Jabar, Ini Catatan LPSK

BANDUNG, iNewsKarawang.id - Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK)  Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan bahwa kekerasan seksual pada perempuan dan anak mendominasi kasus pidana di Provinsi Jawa Barat.

Ungkapan tersebut disampaikan di sela kegiatan sosialisasi bertajuk "Sarasehan Budaya Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas Wilayah Jabar" di Auditorium Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung, Jumat (28/10/2022) malam.

Baca Juga

Kasus Mario Dandy, LPSK Tolak Berikan Perlindungan untuk AG 

"Berdasarkan catatan LPSK, selama 2021 lalu, sebanyak 11.256 kasus pidana terjadi di Jabar, mulai dari kasus pelecehan seksual pada perempuan dan anak hingga perdagangan orang dan tindak pidana korupsi,"papar Hasto.

Menurut Hasto, Jabar menempati rangking kedua dengan kasus pidana terbanyak di Indonesia setelah Jakarta.

Sebab dari belasan ribu kasus pidana yang terjadi di Jabar tersebut, lanjut Hasto, kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak paling besar disusul tindak pidana perdagangan orang.

Baca Juga

LPSK Surati Majelis Hakim, Minta Pisahkan Sidang Bharada E dengan Ricky dan Kuat

"Kasus kekerasan pada perempuan dan anak mendominasi, meski kasus tindak pidana perdagangan orang pun tak kalah tingginya," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Hasto, dari ribuan kasus pidana tersebut, hanya sekitar 200-an kasus yang ditangani LPSK dalam bentuk perlindungan, baik kepada saksi maupun korbannya.

"Nah, dari (jumlah) 11.256 kasus hanya ada 200-an yang dilindungi, maksudnya yang mendapat layanan dari kami dalam bentuk perlindungan atau bantuan karena dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, kata perlindungan itu mengandung makna bantuan," terangnya.

Baca Juga

LPSK: Brigadir J Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelecehan Seksual

Adapun bentuk bantuan yang diberikan LPSK, di antaranya rehabilitasi medis, psikologis atau psikososial, dan bantuan penghitungan ganti rugi yang dituntutkan maupun ganti rugi dalam bentuk kompensasi yang mesti dibayarkan oleh negara, seperti dalam kasus terorisme yang korbannya berhak atas kompensasi dari negara.

Editor : Boby