Pengusaha Hotel dan Restoran di Karawang Tolak Aturan Larangan Bukan Suami-Istri Dilarang Check-in

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Pengusaha hotel dan restoran di Karawang menolak keras aturan larangan bukan suami istri menginap di hotel yang saat ini aturannya sedang digodok di parlemen.

Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kabupaten Karawang, Gabryel Alexader mengungkapkan pihaknya menolak keras aturan larangan bukan suami istri menginap di hotel. Pasalnya, aturan tersebut bisa merugikan para pengusaha pariwisata perhotelan. 

Baca Juga

Luncurkan Wisata Industri, PHRI Karawang Incar PAD Sampai Rp300 Miliar

"Jelas kita menolak adanya aturan tersebut. Gini, kita para pengusaha perhotelan yang ada di Kabupaten Karawang berjuang bertahan di masa pandemi dan itu kita jatuh bangun mempertahankan usaha kita. Dan sekarang, ada aturan itu, itu lebih besar dampaknya lebih sadis dari pandemi Covid-19 kemarin," tegas Gabryel saat ditemui di Kantor PHRI Karawang, Senin (24/10/2022). 

Lanjutnya, selain dapat melumpuhkan para pengusaha pariwisata perhotelan, aturan tersebut mengarah kepada hal privasi customer. 

"Kalau memang aturan tersebut diberlakukan, kami ingin hearing dengan mereka yang membuat aturan. Karena kami pun ingin tahu apa alasannya. Dan kami juga menuntut kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) polisi moral, karena ini bicara soal moral, siapa yang mau memantau ratusan ribu pengunjung hotel di sini?" ungkapnya 

Kemudian, masih kata Gabryel, dirinya mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak setengah-setengah dalam membuat aturan. Mengingat bisnis perhotelan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di sektor pariwisata. 

"Sekarang gini, kami ini penyumbang pajak terbesar di sektor pariwisata. Lalu, kita mau menghasilkan pendapatan darimana lagi jika tidak dari pengunjung. Sedangkan, aturan itu bisa menggerus angka pengunjung ke perhotelan dan itu bisa mempengaruhi perekonomian negara juga," katanya. 

Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa, saat ini banyak pengusaha perhotelan di Kabupaten Karawang juga yang sudah mengeluhkan adanya aturan tersebut. 

"Sudah banyak, mereka menanyakan nasib mereka jika aturan itu diberlakukan. Bisa-bisa di Karawang ini banyak pengusaha perhotelan yang gulung tikar. Jadi tolonglah, untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, buat aturan yang berimbang," pungkasnya.

Editor : Faizol Yuhri