PR Besar Pertanian Bukan di Produktivitas tapi Kesejahteraan Petani, Ini Kata Ahli Ekonomi Politik

Ahli Ekonomi Politik Pangan, Khudori mengungkapkan, masalah pertanian bukan terletak pada produktifitas, melainkan pada darurat kebijakan kesejahteraan terhadap kaum petani. 

"Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah supaya keberlanjutan sektor pertanian bisa terus dijaga,"ujarnya pada Sabtu (20/8/2022).

Menurut Khudori, yang bibutuhkan bukan semata-mata meningkatkan produktifitas, melainkan kebijakan kesejahteraan. Bagaimana petani itu sejahtera. 

"Nah, ini yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah," terangnya. 

Menurutnya, meski tren global menunjukkan penurunan produksi pertanian dan jumlah petani, namun situasinya masih belum mengkhawatirkan. Kaitannya dengan petani Indonesia, mereka memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Sekalipun lanjut dia, petani Indonesia sangat memprihatinkan dalam hal luas lahan yang dikelola. Dibanding negara-negara lain, kata Khudori lahan pertanian milik petani Indonesia masih kalah jauh.

"Petani kecil kita sumbangsihnya luar biasa. Itu outputnya kalau dihitung secara keseluruhan nasional sangat besar. Tapi tidak bisa menggantungkan mereka, petani kecil yang terbatas lahannya," jelasnya.

Untuk itu, hal prinsipil yang dibutuhkan petani adalah kebijakan kesejahteraan dari pemerintah. Di mana pemerintah harus melakukan pemberdayaan secara maksimal dan serius terhadap kaum petani.

"Tidak bisa tidak, harus ada pemberdayaan. Yang dilakukan pemerintah hari-hari ini lebih banyak ke proyek. Kalau proyek, proyek selesai ya selesai. Ndak bisa begitu. Kalau fokusnya pemberdayaan, harus berkelanjutan. Mungkin satu sampai dua tahun nggak kelihatan, karena melihat ke prosesnya," ungkapnya.

Melalui pemberdayaan ini, pemerintah harus bisa memastikan bagaimana petani bisa mandiri dan bagaimana petani bisa berdaya. Menurutnya butuh kebijakan yang panjang. Artinya tidak bisa satu atau dua tahun hasilnya langsung kelihatan.

"Saya kira kalau kebijakan pemberdayaan bisa dilakukan, sistem anggaran selama ini bisa maksimal untuk program yang berkelanjutan," jelasnya.

Selama ini sistem kebijakan pertanian Indonesia mengalami diskontinyuitas. Dimana setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, biasanya diganti kebijakan baru. Situasi ini yang memicu adanya ketidakberkelanjutan.

Editor : Boby