Tentunya, begulirnya isu tersebut, kata Solihin, Ketua DPRD Karawang agar mengambil langkah selaku pucuk pimpinan, seperti halnya memanggil pihak Kejari Karawang untuk mempertanyakan kebenaran isu tersebut.
"Ketua Dewan itu punya hak untuk memanggil Jaksa, tanyakan kebenaran isu tersebut, jangan sampai berlarut-larut," cetusnya.
"Kumpulkan semua dewan, minta Jaksa jelaskan. Jangan seperti ini, kan dewan, kepala dinas, bupati, wakil bupati, sekda jadi gak nyaman kerjanya," timpal Solihin.
Bahkan, dirinya juga mempertanyakan, kinerja Ketua DPRD Karawang yang terkesan tidak mampu membendung isu fee 5 persen dana pokir.
"Ini kenapa di zaman Pendi Anwar, isu saja terus bergulir, jika ada yang salah ya segera tangkap, tapi kalau tidak ada buktinya ya clear-kan. Bukan malah terkesan disandera oleh isu fee 5 persen. Saya rasa pimpinan dewan tidak mampu bekerja," tegas Solihin.
Editor : Faizol Yuhri
Artikel Terkait
