Martha mengatakan pihaknya telah melakukan telaah atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya fee 5% dari anggaran Pokir.
Kasus tersebut saat ini sudah masuk tahap penyelidikan. Ia memandang perlu untuk memanggil semua penerima dana Pokir.
"Mulai Senin (30/5/22) surat panggilan mulai kami kirimkan. Penanganan dana Pokir sudah masuk tahapan penyelidikan. Kami sudah menugaskan Jaksa penyidik untuk segera melakukan pemanggilan," kata Martha.
Informasi yang beredar, bukan hanya anggota legislatif saja yang mendapat dana Pokir. Beberapa orang dari kalangan eksekutif juga disebut-sebut mendapat dana Pokir yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Termasuk bupati dan wakil bupati Karawang.
Editor : Faizol Yuhri
Artikel Terkait
