Sementara di Karawang, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan 12 Kampung Nelayan Merah Putih untuk 2027. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi di antaranya telah menjalani survei.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan pemerintah daerah berperan memastikan kesiapan lahan, status kepemilikan tanah, serta dukungan infrastruktur dan akses menuju lokasi pembangunan.
“Alhamdulillah, saya sebagai bupati justru berterima kasih. Bapak Presiden menginginkan adanya perubahan bagi para nelayan kita,” kata Aep.
Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas perikanan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi masyarakat pesisir, termasuk melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Aep, Karawang memiliki garis pantai sepanjang 82 kilometer dengan potensi perikanan yang cukup besar. Karena itu, program tersebut harus dimanfaatkan agar masyarakat pesisir memperoleh manfaat ekonomi.
“Tentunya saya sebagai bupati harus memanfaatkan program ini, supaya masyarakat pesisir utara saya, baik petani maupun nelayan, bisa menerima manfaat dari adanya program ini,” ujarnya.
Aep menambahkan, program Kampung Nelayan Merah Putih sejalan dengan upaya Pemkab Karawang dalam memberikan perlindungan kepada nelayan melalui fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu manfaat perlindungan tersebut adalah santunan sebesar Rp42 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal dunia sesuai ketentuan program.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
