SINGAPURA, iNEWSKarawang.id – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong merespons kebijakan Indonesia yang mengurangi ekspor gas alam ke negaranya. Wong berharap seluruh pihak yang terikat dalam kontrak pasokan gas tetap memenuhi komitmen sesuai kesepakatan.
Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Kebijakan tersebut diambil karena meningkatnya kebutuhan energi di dalam negeri, sehingga pemerintah memprioritaskan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik.
Wong menyampaikan tanggapannya dalam pidato di konvensi Partai Aksi Rakyat (PAP), partai yang berkuasa di Singapura, Minggu (25/10/2026).
Dia menegaskan, perdagangan gas didasarkan pada kontrak komersial yang harus dihormati seluruh pihak. Importir gas Singapura juga akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingan mereka.
"Pasokan gas diatur oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menghormati komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak-kontrak tersebut," kata Wong, dikutip dari Channel News Asia.
Otoritas Pasar Energi Singapura menyebut pengurangan pasokan dari Indonesia menyebabkan kekurangan gas sekitar 31 juta kaki kubik per hari. Jumlah tersebut kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura.
Meski demikian, persoalan pasokan gas menjadi perhatian penting bagi Singapura. Sebab, sekitar 95 persen produksi listrik negara tersebut masih mengandalkan gas alam, termasuk pasokan yang diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia.
Wong mengatakan pemerintah Singapura telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi. Salah satunya dengan berinvestasi dalam pembangunan terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Keberadaan terminal LNG memungkinkan Singapura mendatangkan gas dari berbagai negara tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan melalui pipa. Langkah ini dinilai dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menghadapi gangguan pasokan energi.
Bahlil Beberkan Alasan Pengurangan Ekspor Gas
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia akan mengevaluasi ekspor gas ke negara-negara yang dinilai kurang menghargai hubungan dengan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil pada Kamis (22/10/2026). Dia menegaskan, pemerintah akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi nasional sebelum mengalokasikan sumber daya untuk pasar ekspor.
Kebijakan tersebut, menurut Bahlil, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan dalam negeri.
"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara," ujar Bahlil.
Dia menambahkan, kerja sama perdagangan energi seharusnya dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan memberikan manfaat bagi kedua negara.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan, pengurangan ekspor gas ke Singapura mencapai sekitar 31 BBTUD (billion British thermal units per day).
Pengurangan tersebut berasal dari dua jalur pipa bawah laut, yakni dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatra sebesar 16 BBTUD.
"Kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," kata Djoko.
Dia menjelaskan, kontrak ekspor gas melalui pipa dari Indonesia ke Singapura diketahui akan berakhir secara bertahap mulai 2028.
Hingga saat ini, Singapura menjadi satu-satunya negara yang menerima pengurangan ekspor gas dari Indonesia.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
