KARAWANG, iNews.id - Kejari Karawang, siap mengusut dugaan pemotongan dana aspirasi atau pokir anggota DPRD Karawang. Martha Parulina Berliana, Kajari Karawang juga membenarkan sudah ada laporan yang masuk ke kejaksaan terkait dugaan pemotongan dana aspirasi atau Pokir.
Hanya saja, dirinya belum bisa bicara banyak karena belum mempelajari secara mendalam laporan tersebut.
"Iya benar sudah ada laporan masuk ke kami. Kita akan tindaklanjuti seperti apa nantinya laporan tersebut,"ujarnya.
Sebelumnya, beredar rumor salah satu partai meminta fee 5% atau sekitar Rp 150 juta dari dana aspirasi masyarakat kepada 7 anggotanya di DPRD Karawang. Kasus itu mencuat, lantaran dua anggota diantaranya menolak memberikan dana tersebut dan dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai anggota legislatif.
Kemudian, dengan adanya kasus pemotongan dana aspirasi, sejumlah elemen masyarakat mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk mengusut secara tuntas kasus tersebut.
Diketahui, mereka meminta pihak Kejari Karawang untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD fraksi partai tersebut.
"Pernyataan salah satu ketua partai saat memberikan alasan PAW dua orang anggotanya karena melanggar komitmen fee 5% dari dana aspirasi. Pengakuan itu disampaikan kepada media belum lama ini. Tentu kasus ini harus diusut," ungkapnya, Senin, (18/4).
Untuk itu, pihaknya sudah melaporkan kasus fee 5% dari dana aspirasi anggota DPRD Fraksi tersebut ke kantor kejaksaan. Dengan maksud laporan tersebut agar ada kepastian hukum karena masyarakat menduga adanya indikasi korupsi.
"Periksa saja dulu untuk kepastian hukum. Pengakuan ketua partai tersebut sudah membuat gaduh," katanya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
