Ia menyebut Program MBG menyerap anggaran sekitar Rp223,6 triliun atau setara 29,07 persen dari total mandatory spending anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp769,1 triliun.
“Menurut kami MBG seharusnya menggunakan mata anggaran tersendiri, bukan dari anggaran pendidikan. Dengan begitu anggaran pendidikan bisa benar-benar difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah,” katanya.
Reza menjelaskan, keputusan membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi diambil setelah berbagai aspirasi yang disampaikan kalangan guru selama ini dinilai tidak membuahkan hasil.
“Kami sering melihat organisasi guru menyampaikan aspirasi ke DPR, bahkan sampai menangis, tapi tidak membuahkan hasil apa pun. DPR hanya mendengar tanpa ada tindakan. Setelah APBN disahkan, jalan terakhir yang kami lihat hanya Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
Dalam prosesnya, Permohonan uji materi terhadap UU APBN 2026 diajukan Reza pada awal Februari 2026 dan kemudian diregistrasi sebagai Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026.
Pada awal persidangan, Reza mengaku berjuang seorang diri. Namun, di tengah proses persidangan, organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bersama para pemohon lain turut mendampingi hingga perkara diputus.
Selama proses persidangan, para pemohon menjalani sekitar delapan hingga sembilan kali sidang. Salah satu pengalaman yang paling membekas bagi Reza adalah ketika sidang harus ditunda karena pemerintah dan DPR belum siap memberikan keterangan.
“Saya jauh-jauh dari Karawang ke Jakarta, ternyata sidangnya hanya beberapa menit karena pemerintah dan DPR belum siap. Itu cukup mengecewakan,” ungkapnya.
Kini, setelah MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut, Reza memastikan akan terus mengawal pelaksanaan putusan agar pemerintah dan DPR benar-benar memisahkan pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan.
“Kami akan terus mengawal. Harapannya kesejahteraan guru menjadi prioritas utama, fasilitas sekolah diperbaiki, biaya kuliah lebih terjangkau, dan MBG menggunakan mata anggaran yang terpisah dari anggaran pendidikan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
