KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Karawang menghentikan aktivitas pertambangan PT Mas Putih Belitung di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Selasa (15/9/2026).
Penghentian aktivitas tambang dilakukan sehari setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui warga Karawang Selatan yang menyampaikan keluhan terkait kondisi Jalan Badami-Loji dan aktivitas kendaraan industri.
Penutupan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah yang mendapat tugas dari Bupati Karawang.
Secara fisik, penghentian aktivitas ditandai dengan pemasangan garis pembatas Satpol PP Line di akses masuk kawasan tambang.
Herman Suryatman mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat setelah pemerintah mengevaluasi kewajiban yang harus dipenuhi PT Mas Putih Belitung.
Berdasarkan hasil evaluasi hingga Agustus 2026, perusahaan dinilai belum merealisasikan sejumlah kewajiban, termasuk perbaikan infrastruktur di sekitar kawasan tambang.
“Setelah kita cek sampai Agustus, kewajiban yang ditetapkan belum dipenuhi dan belum ada realisasinya. Karena itu, PT Mas Putih Belitung dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan,” tegas Herman.
Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya mengevaluasi kegiatan pertambangan, tetapi juga kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan infrastruktur di sekitar kawasan.
“Kami ingin memastikan setiap kewajiban perusahaan benar-benar dilaksanakan. Tidak cukup hanya melakukan kegiatan usaha, tetapi harus ada tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sejumlah kewajiban yang belum direalisasikan meliputi penataan warung dan lingkungan di sekitar area penambangan serta perbaikan jalan secara komprehensif.
Perbaikan jalan mencakup akses dari mulut tambang menuju pabrik semen PT Jui Shin Indonesia hingga akses Tol Karawang Barat.
“Jalan ini menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Pemerintah meminta adanya perbaikan secara menyeluruh, bukan sekadar perbaikan di titik-titik tertentu,” kata Herman.
Selain jalan, pemerintah juga meminta perusahaan membuat dan memperbaiki fasilitas umum, termasuk ruang terbuka hijau di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan.
“Fasilitas umum dan ruang terbuka hijau juga menjadi bagian dari kewajiban yang harus diperhatikan. Semua itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan,” tuturnya.
Sekda Karawang Asep Aang Rahmatullah mengatakan penghentian aktivitas tambang merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Karawang Selatan.
“Ini adalah tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Karawang. Kehadiran pemerintah provinsi dan kabupaten memastikan masyarakat Karawang tidak merasa dimarginalkan,” ujar Asep Aang.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin persoalan yang dikeluhkan masyarakat hanya diselesaikan secara sementara. Karena itu, penyelesaian infrastruktur akan didorong melalui solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Yang kita cari bukan hanya solusi hari ini. Kita ingin ada penyelesaian jangka panjang sehingga persoalan jalan dan aktivitas kendaraan industri tidak terus menjadi beban masyarakat,” katanya.
Asep Aang menambahkan, Pemkab Karawang juga akan melibatkan daerah dan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan akses kendaraan industri.
“Semua pihak harus duduk bersama. Tidak bisa persoalan ini hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan juga harus mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan yang terjadi,” tegasnya.
Untuk solusi jangka panjang, Bupati Karawang menginisiasi pertemuan lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan PT Jui Shin Indonesia.
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung Rabu (16/9/2026) dengan agenda membahas perbaikan serta penyediaan akses jalan menuju Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II melalui Gerbang Tol Bojongmangu.
Pertemuan itu juga dijadwalkan dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan akses jalan dan aktivitas kendaraan industri yang dikeluhkan masyarakat Karawang Selatan.
“Kita berharap pertemuan besok menghasilkan solusi konkret. Yang terpenting, akses masyarakat tetap terjamin dan aktivitas industri juga bisa berjalan dengan tertib,” pungkas Asep Aang.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
