KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyoroti pengelolaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang yang dinilai belum efisien.
Sorotan itu muncul di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, dalam 2 tahun belakangan ini, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh sedang gencar melakukan efisiensi anggaran guna memastikan pengelolaan anggaran daerah dipergunakan tepat sasaran.
“Kondisi seperti ini seharusnya mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) lebih ketat dalam mengelola anggaran. Namun yang terjadi, belanja honorarium justru mendominasi,” ujar Ricky. Rabu,(15/4/2026).
Ia menilai, struktur belanja DPPKB menunjukkan indikasi pemborosan, mulai dari dominasi honorarium, besarnya anggaran pulsa Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang mencapai Rp5,6 miliar, hingga kegiatan seremonial yang dinilai minim dampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran besar, tapi efektivitasnya dipertanyakan,” tegasnya.
KBC juga menyoroti potensi tumpang tindih program, khususnya dalam penanganan stunting yang seharusnya menjadi domain sektor kesehatan. Sementara itu, tren stunting di Karawang yang stagnan di kisaran 17 persen dinilai menjadi indikator bahwa pendekatan program belum tepat.
“Ini bukan soal menambah kegiatan, tapi memperbaiki desain kebijakan agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Menurut Ricky, peran DPPKB seharusnya difokuskan pada pengendalian penduduk dan penguatan keluarga, sedangkan penanganan stunting perlu terintegrasi di bawah koordinasi Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
