Ia menjelaskan, hasil studi kelayakan (Feasibility Study) menyatakan lokasi di Kecamatan Cilamaya Kulon dan Pangkalan belum layak untuk pembangunan unit sekolah baru.
“Pembangunan sekolah tidak bisa hanya membangun di lokasi A atau B. Harus dipikirkan juga ketersediaan lulusan SMP, tenaga guru, serta minat masyarakat. Jangan sampai sekolah dibangun, tapi tidak termanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Menurut Riesye, meskipun Gubernur Dedi telah berjanji, hasil feasibility study yang dilakukan oleh tim independen menunjukkan adanya sejumlah catatan ketidaklayakan.
“Meskipun pak Gubernur telah berjanji, kami juga harus melakukan uji kelayakan dulu. Hasil feasibility study ini melibatkan banyak unsur, mulai dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Disperkim, Bappeda hingga Inspektorat. Jadi keputusannya tidak bisa sembarang,” pungkasnya.
Namun, rencana pembangunan USB pada tahun 2026 di dua Kecamatan yang ada di Karawang tersebut dipastikan hanyalah sebuah mimpi. Kondisi ini menegaskan ketimpangan akses pendidikan menengah atas di Karawang masih belum menemukan solusi konkret.
Janji pembangunan sekolah negeri yang diharapkan menjadi jawaban atas masalah tersebut justru dipastikan kembali tertunda, meski lahan telah disiapkan dan dihibahkan oleh pemerintah daerah.
Dikabarkan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan membangun secara bertahap SMA Negeri baru di empat kecamatan yang ada di Karawang tersebut. Janji itu disampaikan Dedi usai menghadiri rapat percepatan pembangunan Jawa Barat di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Karawang, Kamis (18/9/2025) lalu.
“Nanti bupati harus menyiapkan tanahnya. Kita bersama-sama membangun. Tanahnya disiapkan bupati, kemudian Pemerintah Provinsi melakukan pembebasan tanahnya. Titik lokasinya biar bupati yang menyiapkan,” ujar Dedi.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, menyebutkan bahwa Pemkab Karawang telah menyiapkan dua bidang lahan di dua kecamatan.
“Di Cilamaya Kulon luasnya lebih dari 9.000 meter persegi, sedangkan di Pangkalan sekitar 1,2 hektare. Keduanya sudah memenuhi syarat minimal 7.000 meter persegi,” kata Wawan, Jumat (19/9/2025).
Diketahui juga, dua aset lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang di Kecamatan Cilamaya Kulon dan Pangkalan telah diserahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
