KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar X, Hj. Sri Rahayu Agustina, menyoroti sejumlah persoalan strategis di Kabupaten Karawang, mulai dari banjir Karangligar hingga pembangunan infrastruktur, saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor PWI Karawang, Senin (15/12/2025).
Sri Rahayu menegaskan, banjir Karangligar yang telah berlangsung puluhan tahun dan dapat terjadi hingga 10 kali dalam setahun belum memiliki solusi permanen.
“Banjir Karangligar ini sudah terjadi puluhan tahun. Setiap tahun berulang, tapi penanganannya sering kali berhenti di kajian tanpa realisasi nyata,” ujar Sri Rahayu.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah rencana penanganan, mulai dari pembangunan waduk di wilayah Bogor, hingga pembangunan embung dan perbaikan pintu air dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar.
“Rencana embung dan perbaikan pintu air ini akan terus kami dorong agar bisa direalisasikan dan masuk dalam anggaran 2025,” katanya.
Selain persoalan banjir, Sri Rahayu juga menyampaikan keberhasilan percepatan pembangunan jalan longsor di Wanasari yang kini telah rampung.
“Alhamdulillah, jalan longsor di Wanasari sudah selesai dan bisa kembali digunakan masyarakat,” ucapnya.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti pembangunan RSUD Karawang yang terhenti akibat keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebutuhan dana mencapai sekitar Rp60 miliar.
“Peralatan kesehatan sebenarnya sudah ada bantuan dari Kementerian Kesehatan, tapi pembangunan fisiknya belum berlanjut sehingga pelayanan belum maksimal,” jelasnya.
Untuk perencanaan tahun 2026, Sri Rahayu menyebut anggaran Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mencapai sekitar Rp30 triliun dengan fokus pembangunan infrastruktur.
“Gubernur saat ini memfokuskan perbaikan jalan, jembatan, penerangan jalan, hingga penataan kawasan agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Di bidang pendidikan, Pemprov Jabar juga terus mendorong pembangunan Ruang Kelas Baru dan rehabilitasi SMA/SMK.
“Kami siap membangun, asalkan lahan dari pemerintah kabupaten tersedia dan clear,” katanya.
Sri Rahayu berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus diperkuat agar pembangunan di Karawang berjalan merata dan berkelanjutan.
“Kalau pusat, provinsi, dan kabupaten satu arah, pembangunan pasti lebih cepat dan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
