KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Karawang menggelar demonstrasi di Gedung Pemerintah Daerah Karawang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) hingga persoalan tata kelola sosial di daerah.
Ketua Umum PC PMII Karawang, Mardika, mengatakan aksi tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian mahasiswa terhadap berbagai sektor pelayanan masyarakat.
“Kami menilai beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lainnya masih berada dalam kategori kurang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja OPD. Menurutnya, OPD harus bekerja secara optimal dan tidak hanya bergerak saat terjadi permasalahan atau momentum tertentu.
“Kami meminta OPD-OPD ini dirapikan dan berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai tanggul yang jebol baru dibenahi ketika sudah rusak. Harus ada pola perawatan,” katanya.
Selain itu, Mardika juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih perlu perhatian serius. Perbaikan jalan Karawang dinilai sering dilakukan setelah terjadi kecelakaan atau viral di media sosial.
Mahasiswa turut menuntut peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Mereka berharap masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas.
“Kita minta pelayanan kesehatan diperbaiki. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan hingga memilih layanan komersial,” jelasnya.
Mahasiswa juga menyoroti pembangunan desa yang dinilai belum merata. Mereka menilai desa kerap mendapat perhatian hanya saat momentum politik berlangsung.
“Desa merupakan pilar pembangunan. Jangan sampai desa-desa tertinggal dan hanya diperhatikan saat momentum politik,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa menilai jumlah penduduk di sejumlah desa sudah melebihi ketentuan ideal. Mereka mendorong pemerintah meninjau kembali tata kelola desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyoroti persoalan tata kelola perkotaan, termasuk kabel utilitas yang dinilai semrawut serta penanganan gelandangan dan pengemis. Mardika menilai penanganan gelandangan dan pengemis selama ini masih sebatas penertiban tanpa disertai pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Kami meminta pemerintah serius menangani gelandangan dan pengemis. Jangan hanya ditangkap lalu dibubarkan, tetapi harus ada pemberdayaan dan solusi yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, mahasiswa tengah menyiapkan kajian lanjutan berupa rancangan rekomendasi atau blueprint kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Kami sedang menyiapkan kajian terkait tata kelola dan pemberdayaan sosial agar pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang jelas,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
