KARAWANG, iNEWSKarawang.id - Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Juhri, meminta Bupati Karawang selaku Dewan Pembina KORPRI turun tangan langsung untuk menyelesaikan polemik pembayaran uang kadeudeuh bagi 1.191 pensiunan PNS di Kabupaten Karawang.
Hal tersebut diungkapkan usai rapat dengar pendapat bersama pensiun PNS di Gedung DPRD Karawang, Rabu,(10/12/2025).
Saepudin menegaskan, masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh pengurus KORPRI mengingat keterbatasan anggaran. Dana KORPRI saat ini hanya sekitar Rp7 miliar, sementara tuntutan pensiunan mencapai Rp14 juta per orang.
“Dengan kondisi tersebut, keputusan tidak bisa diambil dalam forum RDP,” kata Saepudin usai rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Karawang, Rabu (10/12/2025).
Rapat dengar pendapat antara DPRD, KORPRI, dan perwakilan pensiunan belum mencapai kesepakatan. Para pensiunan mengaku kecewa dan mempertanyakan asas keadilan karena nominal tuntutan mereka merujuk pada besaran yang diterima pensiunan periode sebelumnya.
“Kami hanya meminta perlakuan yang sama. Ada yang menerima Rp14 juta, bahkan ada yang pensiunnya lebih baru tapi sudah dapat terlebih dulu,” ujar Uce Supriatna, pensiunan kepala sekolah asal Rengasdengklok.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi adil dan proporsional. Bahkan, sebagian pensiunan menyatakan akan mempertimbangkan untuk tidak menggunakan hak pilih pada pemilu dan pilkada mendatang bila masalah ini tak terselesaikan.
Di sisi lain, pengurus KORPRI yang hadir, Abas Sudrajat, menyatakan belum dapat mengambil keputusan karena kondisi kas tidak mencukupi. Ia memastikan seluruh aspirasi akan disampaikan kepada pengurus inti.
“Pengurus inti KORPRI sedang berada di luar daerah untuk kegiatan kemanusiaan. Semua usulan akan kami laporkan, termasuk opsi pemenuhan dana,” kata Abas.
Hingga rapat ditutup, belum ada keputusan apa pun. Penyelesaian polemik uang kadeudeuh masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah dan pengurus KORPRI.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
