KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, meminta Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk mengambil langkah aktif dengan melobi Kementerian Keuangan guna mengurangi dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp700 miliar.
Rahmat menegaskan bahwa persoalan pemotongan TKD merupakan isu nasional yang dialami hampir seluruh daerah akibat pengetatan anggaran pemerintah pusat. Dana daerah kini diawasi ketat dan bisa ditarik kembali jika terlalu lama mengendap tanpa rencana program yang jelas.
“Kalau dana terlalu lama mengendap di kas daerah, pasti diambil lagi. Kecuali memang mau dipakai untuk program yang jelas dan terukur,” ujar Kang Toleng, sapaan akrabnya, Senin (8/12/2025).
Ia menyebut, pemotongan TKD di Jawa Barat mencapai hampir Rp4 triliun. Jika dirata-ratakan, setiap kabupaten/kota kehilangan sekitar Rp500 miliar. Meski begitu, ia menilai pemerintah daerah masih memiliki peluang mengajukan kembali anggaran selama program yang diajukan selaras dengan prioritas nasional.
“Kalau programnya menopang program nasional, pasti dikasih. Contohnya program 3 juta rumah, rutilahu, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dukungan ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Sektor pendidikan juga dinilai berpeluang besar, terutama program yang berkaitan dengan kebutuhan SD dan SMP yang menjadi kewenangan daerah.
Ia mencontohkan Kabupaten Bogor dan Bandung yang dinilai aktif melobi pemerintah pusat sehingga memperoleh dukungan anggaran untuk program strategis.
Rahmat menambahkan, dirinya berencana menyampaikan langsung saran tersebut kepada Bupati Karawang.
"Ada. Kalau sudah ada waktunya, tentu akan saya sampaikan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
