JAKARTA, iNEWSKarawang.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penindakan besar-besaran terhadap pelaku praktik ilegal yang merugikan penerimaan negara. Pemerintah menargetkan jaringan mafia ekonomi, khususnya pelaku under-invoicing dan penyelundupan di sektor strategis seperti tekstil dan baja.
Purbaya menyebut, aparat penegak hukum telah mengantongi data dan nama-nama pemain besar di balik praktik kecurangan tersebut. “Yang under-invoicing, yang selama ini menyelundupin, yang banyak di tekstil, baja, dan lainnya. Itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Praktik under-invoicing merupakan tindakan melaporkan nilai transaksi barang atau jasa lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari pembayaran pajak dan bea masuk. Aksi tersebut dinilai merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun.
Terkait potensi pengembalian kerugian negara, Purbaya mengatakan nilai pastinya masih dalam tahap perhitungan. “Belum tahu, masih kita hitung,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak dan cukai akan sangat bergantung pada upaya pemerintah menutup celah kebocoran pendapatan akibat praktik curang dan penyalahgunaan wewenang.
“Penerimaan pajak dan cukai pasti meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor swasta, tapi yang penting kita pastikan nggak ada lagi kebocoran dari penyalahgunaan,” tegasnya.
Selain sektor perdagangan, Purbaya juga menyoroti adanya penyimpangan di bidang perpajakan, terutama praktik negosiasi ilegal antara oknum aparat pajak dan wajib pajak.
“Pajak? Ya mereka nego lah sama wajib pajaknya. Akhirnya pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu,” ungkapnya.
Purbaya menegaskan komitmennya untuk menertibkan aparat pajak dan menindak tegas pelaku praktik ilegal, demi memastikan penerimaan negara dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
