Pengusaha Temui Purbaya, Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Berbagai isu strategis yang tengah dihadapi sektor industri, khususnya baja, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi agenda pembahasan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bersama jajaran pengurus Kadin  dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Menperin Tegaskan Bangun Industri Manufaktur di Negara Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Menurut Anindya, Kadin datang bersama asosiasi dan pelaku usaha dari ketiga sektor utama tersebut, baik di sisi hulu maupun hilir.

“Kami datang dengan asosiasi-asosiasi dan para pelaku di tiga bidang. Yang pertama baja, baik hulu maupun hilir. Yang kedua alas kaki. Dan yang ketiga TPT, tekstil dan garmen, yang juga memiliki hulu dan hilir,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Anindya mengungkapkan bahwa salah satu isu yang mengemuka adalah persoalan impor, terutama di sektor baja.

Baca Juga

Kemenperin Ungkap Ratusan Pabrik Baru Siap Dibuka, Serap 24 Ribu Tenaga Kerja

"Banyak anggota kami menyampaikan agar impor diperhatikan. Kalau legal, ya oke. Tapi kalau ilegal bagaimana? Untuk yang legal pun perlu dilihat kemampuan dari dalam negeri," jelas Anindya.

Selain baja, sektor alas kaki juga menjadi sorotan mengingat kontribusinya yang besar terhadap ekspor ke Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Menurut Anindya, sejumlah hal penting seperti struktur pengupahan dan aspek lingkungan turut dibahas.

Di sektor TPT, pembahasan mengerucut pada penguatan daya saing industri yang selama ini dianggap menurun.

Baca Juga

Mental dan Kemampuan Siswa Menurun, Kepala Sekolah Ini Berharap Ada Perbaikan Kurikulum

“Tadi juga dibahas soal bagaimana impor bisa dikawal dengan baik supaya industri tetap kompetitif. Bahkan disampaikan bahwa TPT ini bukan industri yang senja, tetapi bisa direvitalisasi,” kata Anindya.

Selain isu internal industri, pertemuan juga menyoroti konsistensi regulasi di kawasan pelabuhan, mulai dari aspek cukai hingga pengawasan impor yang dinilai memengaruhi kinerja sektor baja, alas kaki, dan TPT.

Masih menurut Anindya, sinyal positif muncul dari pembicaraan mengenai rencana pembentukan task force terkait deregulasi dan insentif yang diinisiasi Menteri Keuangan.

Baca Juga

Dekan Fakultas Teknik UBP Bicara Soal Pengaruh AI Dalam Industri Modern

"Ini adalah cikal bakal yang dibicarakan Pak Menkeu, yaitu satgas deregulasi dan satgas insentif. Kami juga menyampaikan beberapa masukan,” ujarnya.

Anindya menilai komunikasi Kadin Indonesia dengan Kementerian Keuangan sangat baik dan disambut positif oleh pelaku industri yang hadir.

“Teman-teman dari sektor baja, alas kaki, dan TPT sangat senang. Mungkin 1-2 minggu lagi kami akan hadir lagi dengan sektor-sektor lainnya,” tambahnya.

Baca Juga

BPS Sebut Lulusan SMK Jadi Penyumbang Pengangguran Tertinggi di Indonesia, Ini Alasannya!

Menanggapi isu kemungkinan adanya pengawasan fiskal di masing-masing sektor, Anindya menegaskan bahwa kebijakan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Namun posisi Kadin jelas, yaitu memperjuangkan daya saing industri nasional.

“Ujung-ujungnya fokus Kadin adalah daya saing. Tanpa daya saing, kita tidak bisa meningkatkan investasi dan ekspor,” tegas Anindya.

Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja juga menjadi prioritas, sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

“Kalau lapangan kerja tumbuh, daya beli naik. Banyak yang bilang industri ini sudah sunset, tetapi kalau bisa direvitalisasi, itu peluang kita untuk mencapai pertumbuhan 6, 7, bahkan 8 persen nantinya,” tutupnya.

Editor : Boby