Dikritik Minimnya Anggaran ke Daerah, Begini Respons Purbaya

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait kritikan minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi sorotan pemerintah daerah mendapat respons dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan penuh darinya.

Baca Juga

Mendagri Minta Waspada Lonjakan Inflasi, Harga Emas hingga Rokok Bisa Jadi Biang Kerok

“Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70%, mana bisa hidup di daerah,” ujar Purbaya dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Semula, Purbaya juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan perekonomian daerah untuk tumbuh. Purbaya lantas memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang kemudian diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Pak Tito datang. Dia ngajuin, ‘Pak Purbaya, gak cukup daerah nih saya ajukan kenaikan. Berapa? Sekian.’ Yaudah saya setujui. Saya gak pikir lagi. Rp43 triliun kalau gak salah. Jadi kalau ada protes, jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi, Pak Tito cukup? Cukup. Ternyata masih kurang,” katanya sambil tertawa.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum pada akhirnya anggaran kembali dilonggarkan.

"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, Pak naikin, pasti gak dikasih," ungkapnya.

Menkeu Purbaya lantas menyarankan agar Pemerintah Daerah segera membenahi cara belanja dan penyerapan anggaran. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran bukan hal yang mustahil diberikan jika Pemerintah Daerah bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.

"Jadi saya pernah minta ke teman-teman Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran, jangan ada bocor segala macam. Nanti kalau bagus, saya akan menghadap Presiden minta anggaran Pemda direvisi," tegas Menkeu Purbaya.

Editor : Boby