2. Perampasan Aset dan Beban Rakyat
Kepada Kementerian ATR/BPN: Negara wajib mempertahankan serta mengakui sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat.
Kepada Kementerian ESDM: Negara diminta menghentikan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan destinasi alam, serta menutup tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Kepada Kementerian Keuangan: Negara harus mengkaji ulang besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat
DPRD mendukung proses hukum yang adil, transparan, dan tuntas atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.
4. UU Pro-Oligarki
DPRD meminta pemerintah mencabut seluruh peraturan dan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
5. Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat
DPRD mendesak pemerintah menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan merata, serta program jaminan sosial yang adil bagi seluruh rakyat.
6. Kedaulatan Rakyat
DPRD menegaskan dukungan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
