Yang menarik, meski Karawang kini berkembang pesat, gedung ini justru menjadi satu-satunya peninggalan arsitektur kolonial yang masih utuh di kabupaten ini.
"Gedung-gedung tua lainnya lebih banyak di Purwakarta, karena dulunya pusat pemerintahan Kabupaten Karawang memang di sana,” tambah Obar.
Napak Tilas Administrasi Lama
Dalam sejarahnya, wilayah Karawang pernah menjadi bagian dari sistem pemerintahan kolonial yang kompleks. Nama “Krawang” kala itu merujuk pada banyak hal—sebuah keresidenan, kabupaten, distrik, bahkan kecamatan.
Struktur pemerintahan zaman kolonial begitu rumit. Terdapat dua patih, seorang patinggi, dan kepala-kepala urusan seperti Hoofd Djaksa (jaksa kepala), Hoofd Penghulu, hingga Mantri Gudang Kopi. Mereka semua menjalankan roda pemerintahan dengan bantuan sekretaris atau juru tulis. Dan di antara semua itu, Kawedanan Karawang menjadi simpul penting kekuasaan lokal.
Pada tahun 1831, ibu kota Kabupaten Karawang dipindahkan dari Wanayasa ke Purwakarta. Namun, Distrik Karawang tetap menjadi pusat tersendiri. Catatan dari tahun 1845 menunjukkan, Karawang saat itu memiliki 34 desa di bawah satu distrik.
Perubahan dan Perjalanan Gedung
Gedung yang kini berdiri sebagai Kantor Disparbud dibangun lebih permanen sekitar tahun 1923, dan dikenal sebagai Gedung Juang. Ia menjadi saksi banyak peristiwa penting, dari masa kolonial hingga era kemerdekaan.
Pada 1922, perubahan sistem pemerintahan lewat Bestuurshervormingswet menghapus status Keresidenan Karawang. Wilayah ini kemudian masuk dalam Keresidenan Batavia bersama Meester Cornelis (Jatinegara) dan Batavia (Jakarta). Namun identitas Karawang tak pernah hilang. Bahkan saat Provinsi Jawa Barat dibentuk tahun 1926, Karawang tetap menjadi bagian penting dalam percaturan wilayah.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
