"Hampir semua laporan yang masuk menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakat harus membayar sejumlah uang. Begitu juga untuk naik jabatan menjadi karyawan tetap, semuanya butuh uang," terang Aep.
Aep menambahkan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab Karawang. Oleh karena itu, selain Satgas Anti-Premanisme, pihaknya juga berencana membentuk satgas khusus ketenagakerjaan.
Dengan langkah itu, Aep memastikan bahwa Karawang bisa menjadi pelopor dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang transparan dan bebas dari pungli.
"Saya sudah meminta Pak Sekda untuk segera menggelar rapat dengan Pak Asda guna menindaklanjuti hal ini,"sambungnya.
Sementara Aep juga menyoroti peran Gubernur Jawa Barat yang pada hari pertama kerjanya langsung berkunjung ke Karawang. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan gubernur dalam menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah terkait investasi dan ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya di Karawang.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
