JAKARTA, iNewsKarawang. id-Percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman telah dibahas dengan pihak terkait.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal itu dalam Instagram resminya, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, dukungan APBN untuk sektor perumahan pada tahun 2025 mencakup alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun dan pemerintah menyiapkan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun.
“Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp5,27 triliun. Pembiayaaan perumahaan dengan total Rp35 triliun,” jelasnya.
1. Anggaran Pembiayaan Perumahan Rp35 Triliun
Rincian pembiayaan perumahaan dengan total Rp35 triliun meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, Susidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.
Sri Mulyani membahas hal tersebut dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (8/1/2025) lalu. Ratas tersebut bersama Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh, Wamenkeu Suahasil Nazara dan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengenai Sektor Perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah.
2. Pembangunan Perumahan
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah 40 ribu unit rumah dibangun per 20 Oktober 2024 untuk MBR.
Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara yang, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang dan berbagai jenis lainnya.
"Itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, ya terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," jelas Maruarar.
3. Skema Pembiayaan Rumah untuk Pekerja Sektor Informal
Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
"Itu menjadi perhatian bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," kata Maruarar.
Adapun pada 20 Januari 2025, Maruarar mengatakan ada lagi beberapa kebijakan Prabowo yang pro rakyat meliputi kerja sama berbagai tim dari Bappenas hingga Kementerian ATR.
Editor : Boby
Artikel Terkait
