KARAWANG, iNewsKarawang.id - Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (Unsika), Yoga Muhammad Ilham mengkritisi pengadaan 60 kelas kontainer kampus Unsika 2 yang menelan anggaran hingga Rp5 miliar.
Yoga menilai kebijakan tersebut minim urgensi dan transparansi sehingga memicu gejolak di kalangan mahasiswa maupun publik.
“Rektorat perlu menjelaskan apa urgensinya. Selama ini, mereka tidak transparan soal perencanaan strategis kampus,” ujar Yoga, Minggu (15/12/2024).
Menurutnya, rencana pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) dan Student Center di Kampus 2 Unsika yang sudah diumumkan pada April lalu sama sekali tidak mencantumkan pengadaan kontainer ini.
Ia juga mendesak agar penggunaan anggaran sebesar Rp5 miliar tersebut dijelaskan dengan rinci.
“Kita tahu ruang kelas memang kurang, tapi apakah solusi kontainer senilai Rp5 miliar ini masuk akal? Dengan jumlah sebanyak itu, ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Dalam data yang diakses Yoga dari situs sirup.lkpp.go(dot)id, pembangunan GSG dan Student Center telah direncanakan dengan total anggaran masing-masing Rp11 miliar dan Rp26 miliar. Akan tetapi, munculnya proyek pengadaan kontainer dinilai sebagai langkah tambahan yang terkesan mendadak dan rawan pemborosan.
“Kalau ini pemborosan, siapa yang dirugikan? Jangan sampai mahasiswa yang harus menanggung akibatnya,” tambah Yoga.
Terkait permasalahan itu, Yoga bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas di Unsika berencana mengadakan audiensi dengan pihak rektorat untuk menuntut transparansi. Jika audiensi gagal memberikan jawaban konkret, mahasiswa siap melakukan aksi lanjutan.
“Langkah prosedural akan kami tempuh lebih dulu. Tapi jika tidak ada solusi, kami siap memberikan kejutan kepada rektorat,” kata Yoga.
Tak hanya itu, Yoga mendukung penuh langkah Komisi 4 DPRD Karawang untuk mengecek langsung ke Kampus 2 Unsika. Ia juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) mengaudit anggaran pengadaan kontainer guna memastikan tidak ada penyelewengan.
“Kami juga akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Komisi 10 DPR RI agar persoalan ini terang benderang,” ucapnya.
Yoga menambahkan bahwa mahasiswa selama ini selalu diminta untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tepat waktu, bahkan dengan ancaman Drop Out (DO) jika tidak membayar UKT sebanyak 3 kali.
Kendati demikian, kampus terkesan mengabaikan suara mahasiswa dalam kebijakan yang menyangkut fasilitas dan anggaran.
“Jika pihak rektorat tidak mau mendengarkan kami, jangan salahkan mahasiswa jika terus menyuarakan keluhan. Transparansi adalah kunci agar kampus ini lebih baik,” pungkas Yoga.
Sementara itu, Ibrahim, Ketua BEM Fakultas Pertanian yang menjadi salah satu penghuni Kampus 2 Unsika, mengaku terkejut karena informasi pengadaan kontainer justru diperoleh dari media, bukan dari pihak kampus.
“Kami tidak diberi informasi langsung oleh pihak Unsika. Padahal kondisi mahasiswa baru di Fakultas Pertanian tahun ini meningkat tajam, tapi jumlah ruang kelas tidak bertambah,” ungkapnya.
Ibrahim mempertanyakan apakah kontainer ini memenuhi standar kenyamanan bagi mahasiswa.
“Kalau memang ini solusi, apakah sudah sesuai standar? Mahasiswa juga punya hak atas fasilitas yang layak,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 60 kontainer dijadikan sebagai ruang kelas, ruang dosen hingga toilet oleh Kampus Unsika 2. Hal itu dilakukan karena kurangnya ruang kelas disana.
Nilai pengadaan Kontainer tersebut jumlahnya cukup fantastis, sebagaimana diungkapkan Anna, Humas Unsika, pembelian kontainer itu menelan anggaran Rp.5 Miliar.
“Kontainer di beli melalui sistem e- katalaog dan akan menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) Unsika dengan rincian 40 kontainer untuk kelas, (termasuk juga) kontainer ruang dosen, ruang rapat, toilet, kantin dan gudang,” terangnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
