KARAWANG, iNewskarawang.id - Demokrasi di Karawang tengah dihadapkan pada tantangan besar. Menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Ade Suhara, rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, membuka ruang bagi praktik politik transaksional yang merusak.
“Mahasiswa, dosen, hingga kyai dan santri wajib berpolitik. Saat ini, orang-orang baik dan pintar banyak berdiam diri, sehingga masyarakat mudah digiring ke politik praktis oleh oknum tak bertanggung jawab,” ungkap Ade, Selasa (5/11/2024).
Cost Politik Tinggi dan Money Politics Merajalela
Ade mengkritik tingginya biaya politik di Indonesia yang dianggapnya menciptakan iklim demokrasi yang transaksional. Minimnya pendidikan politik di kalangan masyarakat memperkuat money politics.
"Banyak orang baik ingin jadi politisi, tetapi segan karena mahalnya cost politik. Masyarakat masih berharap pada money politics, menganggap demokrasi sebagai ‘pesta rakyat,’” jelasnya.
Dalam persoalan tersebut, dikatakan Ade, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat demokrasi. Ia menekankan pentingnya empat pilar yang harus dimiliki mahasiswa sebagai agent of change yakni, sense of belonging, sense of crisis, sense of urgency, dan sense of responsibility.
"Mahasiswa harus punya kepekaan dan tanggung jawab, tidak sekadar belajar di kelas, tapi juga berpolitik demi menyebarkan pembelajaran ini hingga ke akar rumput,” katanya.
Potensi Karawang yang Terabaikan
Ade menyoroti ironi di Karawang yang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, lahan pertanian luas, dan percetakan uang nasional, namun masih menghadapi tingkat pengangguran tinggi dan krisis pangan.
“Karawang unik dan aneh, banyak pabrik tapi banyak pengangguran, banyak sawah tapi banyak warga tak punya beras. Ini jadi pertanyaan besar tentang ke mana arah pembangunan di Karawang,” ujarnya.
Menurutnya, Dalam menunjang pemanfaatan potensi di Kabupaten Karawang yang lebih strategis apalagi saat ini Karawang akan menghadapi Pilkada, diperlukan pemimpin memiliki atau memegang teguh empat pilar pilar kepemimpinan, yakni Program Kerja, Delegasi, Disposisi, dan Loyalitas.
Calon pemimpin yang paham empat pilar ini diyakini mampu memahami segmen masyarakat Karawang yang beragam, seperti nelayan, petani, pedagang, dan pegawai.
"Jangan pilih hanya karena amplop atau kaos, perhatikan visi dan misi yang mereka bawa,” tegas Ade.
Menyikapi Tingginya Swing Voters dan Kampanye Hitam
Menyinggung kampanye hitam dan politik praktis yang terjadi di Karawang, Ade mengungkapkan bahwa sekitar 80% masyarakat Karawang merupakan swing voters yang menjadi incaran para politisi.
"Angka pemilih cerdas di Karawang hanya sekitar 20%. Sisanya swing voters, yang jadi rebutan politik praktis dengan cara black campaign yang jelas dilarang,” ujarnya.
Tingginya angka swing voters dianggap memicu upaya politisi untuk memenangkan simpati publik dengan cara yang tidak sehat.
Dukungan Kampus untuk Demokrasi dan Pilkada 2024
Ade mendukung kampanye demokrasi di lingkungan kampus, selama masih dalam etika akademik. “Selama tidak membawa atribut partai dan alat peraga kampanye, diskusi demokrasi perlu dilakukan di kampus. Kami siap mendukung Pilkada 2024 di Karawang, melibatkan dosen dan mahasiswa untuk menyukseskannya,” tegasnya.
Adapun dengan segala upaya tersebut, Ade berharap pemimpin Karawang yang terpilih nanti bisa fokus pada tiga aspek utama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
"Pemimpin harus mampu mengelola Karawang agar potensinya tak sia-sia, layaknya mengatur air yang harus dicegah agar tak banjir saat hujan dan tetap cukup saat kemarau. Semoga pemimpin mendatang tak membiarkan Karawang menjadi ‘ayam mati di lumbung padi’ yang kaya tapi tidak termanfaatkan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
