KARAWANG, iNewskarawang.id - Angka kemiskinan di Kabupaten Karawang kembali naik pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 187,77 ribu orang, meningkat 540 orang dari tahun sebelumnya.
Data tersebut diperoleh dari survei langsung yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang pada Maret 2024, menyajikan gambaran tantangan kemiskinan yang semakin kompleks di daerah ini.
Ahli Statistika Madya BPS Karawang, Mina Nur Aini, menjelaskan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin bertambah, secara persentase terjadi sedikit penurunan.
"Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat 7,86 persen, turun 0,01 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,87 persen,” ujar Mina pada Jumat,(8/11/2024).
Survei ini merupakan bagian dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan secara mendalam dan melibatkan wawancara langsung dengan penduduk.
"Kami lakukan survei door to door, menghitung pengeluaran bulanan tiap kepala keluarga,” jelas Mina.
Selain meningkatnya jumlah penduduk miskin, data menunjukkan adanya kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024.
Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,06 menjadi 1,18, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,22 menjadi 0,28. Kenaikan ini menunjukkan bahwa jarak penduduk miskin dari Garis Kemiskinan (GK) semakin melebar, serta ketimpangan pengeluaran di antara mereka semakin tajam.
“Peningkatan indeks ini mengindikasikan pengeluaran penduduk miskin bergerak menjauhi Garis Kemiskinan, mencerminkan ketimpangan pengeluaran yang kian lebar,” tambah Mina.
Tambahnya, Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan di Karawang dihitung sebesar Rp 597.345 per kapita per bulan, artinya penduduk miskin memiliki pengeluaran bulanan di bawah angka ini.
"Dengan populasi Karawang yang mencapai 2.554.384 orang dan laju pertumbuhan sebesar 1,12 persen, tantangan kemiskinan ini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah," paparnya.
Mina menegaskan bahwa hasil survei ini seharusnya menjadi dasar bagi para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan secara bertahap.
“Pemerintah harus memprioritaskan penghapusan kemiskinan mulai dari kelompok miskin ekstrem, baru kemudian bergerak ke lapisan berikutnya,” tandasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
