KARAWANG, iNewskarawang.id - Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati, Aep Syaepuloh sedang dalam sorotan masyarakat Karawang. Ini lantaran kinerja keduanya dinilai sudah tidak fokus dalam menjalankan pemerintahan. Mereka berdua sibuk sebagai caleg DPR RI dan calon bupati Karawang sehingga roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masa jabatan Cellica yang sudah dua periode berakhir tahun 2024, namun karena mencalonkan sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dari partai Demokrat dan sesuai aturan harus mundur saat KPU menetapkan DCT (daftar calon tetap) yang akan diumumkan November tahun ini.
Cellica diharuskan mundur sebelum masa jabatannya berakhir dan kemungkinan digantikan Wakil Bupati Aep Syaepuloh yang menjadi Plh bupati. Namun Wabup Aep juga digadang-gadang bakal maju dalam Pilkada 2024 menjadi calon bupati. Keduanya saat ini terlihat sibuk melakukan sosialisasi terkait pencalonannya meski masih menahkodai pemerintahan.
Roda pemerintahan semakin lamban ketika Sekda Karawang, Acep Jamhuri juga dikabarkan bakal maju menjadi calon bupati. Pemerintahan berjalan monoton ketika ketiga petinggi di Pemkab Karawang sibuk mempersiapkan pencalonannya. Itu dibuktikan masih banyaknya jabatan kosong dari tingkat eselon III, eselon II hingga BUMD dijabat oleh Plt. Meski sejumlah SKPD di Karawang masih diisi oleh pejabat setingkat Plt, namun Bupati Karawang hingga Baperjakat belum juga memulai mutasi jabatan.
Sementara berdasarkan pemantauan reporter iNewskarawang.id sedikitnya ada 10 jabatan kosong eselon II pada SKPD di Karawang yang hingga kini masih belum terisi.
Sekda Karawang Acep Jamhuri ketika dikonfirmasi membantah jika pemerintahan di Karawang sudah tidak efektif karena pejabatnya sibuk nyalon. Dia juga membantah jika bupati dan wabup tidak pernah ngantor untuk melayani masyarakat.
"Ukurannya dari mana kalau dibilang tidak efektif arus jelas dong. Kalau bupati dan wabup tidak dikantor artinya dinas luar bukan tidak bekerja," katanya.
Acep juga menjelaskan terkait banyak jabatan kosong tim Baperjakat sudah menjalankan proses tahapan mutasi. Namun karena perlu kehati-hatian maka pemerintah tidak akan buru-buru memutuskan karena semua perlu proses.
"Mutasi itu kan perlu diisi oleh orang yang tepat tidak asal tunjuk aja makanya kami bekerja penuh hati-hati. Kalau soal Perumdam PDAM yang masih dijabat oleh Plt itu sudah hampir rampung tunggu saja nanti," katanya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
