Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem RI 0% pada 2024

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia 0% pada tahun 2024 mendatang. 

Hal tersebut disikapi serius oleh Presiden Jokowi, bahkan mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 4/2022.

Baca Juga

Jelang Berakhirnya Era Pemerintahan Jokowi, Wapres Targetkan Penurunan Kemiskinan Ekstrem 0%

"Adanya sekitar 10 juta masyarakat miskin ekstrem yang harus dibereskan pemerintah, namun saat ini masalah pangan masih belum bisa dituntaskan,"ungkap Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira dalam diskusi bersama MNC Trijaya, Sabtu (11/6/2022).

Menurut Bhima, Presiden juga sedang mengejar tingkat kemiskinan ekstrem 0%, itu kan berarti kemiskinan esktrimnya hilang, baru dibereskan kemiskinan kemiskinan yang bukan dikerak.

Bhima menjelaskan jika pemerintah masih babak belur mengurus masalah pangan yang ada saat ini bakal sulit untuk memberantas kemiskinan esktren

Baca Juga

Masalah Data Miskin Perlu Diperbaiki, Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024

Kalau harga pangan sedikit naik, ini imbasnya sangat signifikan, jadi akan sulit turun bahkan bisa lebih tinggi daripada sebelumnya pandemi," sambungnya.

Misalnya untuk telur ayam kenaikannya dalam satu bulan terkahir bisa sampai sekitar Rp3 ribuan.

Kemudian cabai merah yang saat ini harganya meroket.

"Tetapi ada beberapa kebutuhan pokok yang biasanya pasca lebaran itu turun, karena permintaan normal lagi, nah sekarang pasca lebaran harganya malah lebih tinggi, misalnya minyak goreng deh, harusnya turun pasca lebaran, tetapi sekarang masih mahal," lanjutnya.

Sehingga menurutnya, kejadian ini menjadi semacam anomali, kalau kenaikan harga pangan tersebut dibarengi dengan permintaan yang kuat, sebetulnya tidak menjadi masalah.

"Nah sekarang yang terjadi, kalau kita cek data keyakinan konsumen, masyarakat yang paling bawah ini tidak bisa mengejar kenaikan harga," ucapnya.

Dia menyebut masih banyak hal yang menjadi tantangan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.

"Misalnya sekarang menghadapi PMK, sebelumnya ada soal masalah subsidi pupuk, itu menjadi catatan, kemudian pangan yang belum selesai sampai sekarang adalah selalu berbicara tata niaga atau distribusinya panjang," pungkasnya

Editor : Boby