Momentum HUT RI ke-81 Jadi Ajang Refleksi, Anggota DPRD Karawang Soroti Persoalan Pendidikan

KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai perlu menjadi ruang refleksi bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, termasuk sektor pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Didin Sirojudin, menilai pendidikan harus kembali ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Sebab, kata Didin, pendidikan saat ini masih menghadapi banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, mulai dari kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, infrastruktur sekolah hingga penyaluran bantuan pendidikan.

“Peringatan kemerdekaan jangan hanya menjadi seremoni. Ini harus menjadi momentum bagi kita untuk melakukan refleksi dan berbenah, terutama dalam kebijakan pendidikan,” kata Didin, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi penerus. Karena itu, kebijakan pendidikan harus mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan, bukan hanya mengejar capaian administratif.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Jangan sampai kita menuntut kualitas pendidikan meningkat, tetapi kesejahteraan gurunya, khususnya guru honorer swasta, masih menjadi persoalan,” ujarnya.

Selain kesejahteraan guru, Didin juga menyoroti pemerataan pendidikan dan kondisi infrastruktur sekolah. Menurut dia, pembangunan pendidikan harus memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Pemerataan pendidikan itu bukan hanya soal jumlah sekolah. Kita juga bicara kualitas fasilitas, kondisi bangunan, tenaga pendidik dan akses anak terhadap pendidikan,” katanya.

Angka Anak Tidak Sekolah

Persoalan tersebut semakin penting melihat masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen per 1 April 2026, jumlah ATS secara nasional mencapai 3.966.858 anak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 986.755 anak tercatat dalam kategori Drop Out (DO), sementara 1.066.470 anak masuk kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Kemendikdasmen juga mencatat sekitar 2,4 juta ATS berada pada kelompok usia 16–18 tahun, atau usia jenjang pendidikan menengah.

“Angka ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Anak yang tidak sekolah bukan sekadar angka statistik. Di belakangnya ada persoalan ekonomi keluarga, akses pendidikan dan berbagai faktor lainnya,” tutur Didin.

Di Karawang, persoalan ATS juga masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data Disdikbud Karawang yang bersumber dari Kemendikdasmen, per April 2026 terdapat 29.181 anak tidak sekolah usia 6–15 tahun.

Pemkab Karawang pada 2026 juga menyiapkan anggaran sekitar Rp4,9 miliar untuk membantu biaya pendidikan bagi 3.072 anak ATS.

Didin mengapresiasi adanya upaya tersebut, namun meminta agar program penanganan ATS dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

“Anggaran harus dipastikan sampai kepada anak yang memang membutuhkan. Jangan sampai programnya ada, anggarannya ada, tetapi anak yang menjadi sasaran justru tidak tersentuh,” tegasnya.

Ia juga menilai persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan. Pemerintah perlu mengetahui penyebab anak tidak sekolah agar intervensi yang diberikan sesuai kebutuhan.

“Kalau penyebabnya ekonomi, maka intervensinya harus menyentuh persoalan ekonomi. Kalau persoalannya akses, pemerintah harus memperbaiki aksesnya. Kalau karena fasilitas sekolah, infrastrukturnya harus dibenahi,” katanya.

Didin meminta pemerintah melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data ATS hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan.

“Jangan hanya melihat angka di atas kertas. Kita harus tahu siapa anaknya, di mana mereka tinggal, kenapa tidak sekolah dan apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Apresiasi Modul Pembelajaran Gratis

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Didin juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Karawang Aep Syaepuloh yang menghadirkan modul pembelajaran gratis bagi peserta didik.

Menurut Didin, penyediaan modul pembelajaran gratis merupakan langkah positif untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus mendukung proses belajar siswa.

“Kita tentu mengapresiasi langkah Pak Bupati Aep Syaepuloh yang memberikan modul pembelajaran secara gratis. Ini merupakan kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua,” kata Didin.

Ia berharap program tersebut dapat terus diperkuat dan disertai evaluasi agar distribusinya benar-benar merata, terutama bagi siswa dan sekolah yang membutuhkan.

“Modul gratis ini bagus, karena bisa membantu orang tua. Tetapi yang paling penting adalah memastikan distribusinya tepat sasaran dan kualitas materinya juga terus diperbaiki sesuai kebutuhan pembelajaran,” ujarnya.

Didin menilai kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap sumber belajar.

“Jangan sampai ada anak yang tertinggal hanya karena tidak mampu membeli bahan belajar. Kebijakan seperti ini harus terus didorong selama memang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Waktunya Berbenah

Didin juga menyoroti pentingnya evaluasi regulasi dan kebijakan pendidikan di daerah. Ia menilai pemerintah daerah bersama DPRD perlu memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

“Regulasi dan kebijakan pendidikan harus terus dievaluasi. Jangan sampai kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” kata Didin.

Menurutnya, perhatian tersebut harus mencakup kesejahteraan guru honorer swasta, pemerataan sekolah, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, mekanisme penyaluran bantuan pendidikan hingga penyediaan bahan pembelajaran.

“Kalau kita ingin menyiapkan generasi masa depan dan bicara Indonesia Emas, pendidikan tidak boleh dikesampingkan. Pendidikan harus menjadi investasi utama,” ujarnya.

Ia berharap momentum HUT RI ke-81 dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga berarti memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan.

“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan dengan memastikan tidak ada anak Karawang yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena persoalan biaya, akses, fasilitas maupun kebijakan yang belum tepat,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono