Kasus Korupsi Rp7,1 Miliar Masih Membekas, Publik Tagih Transparansi Seleksi Direksi PD Petrogas

KARAWANG, iNewskarawang.id – Ditengah bergulirnya seleksi Direksi PD Petrogas Persada Karawang, sejumlah masyarakat berharap momen tersebut menjadi awal perbaikan di tubuh perusahaan raksasa milik daerah Kabupaten Karawang. Apalagi, perusahaan tersebut sempat diterpa badai kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp7,1 miliar pada tahun lalu.

Sorotan salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menurutnya proses seleksi direksi Perusahaan Daerah (PD) Petrogas Persada Karawang kali ini harus menjadi momentum strategis untuk menghadirkan kepemimpinan profesional yang berorientasi pada kinerja, bukan sekadar formalitas administratif apalagi praktik kedekatan (ordal).

Baca Juga

Bupati Aep Pastikan Seleksi Direksi Petrogas Karawang Terbuka dan Transparan

Pernyataan ini disampaikan menyusul dibukanya seleksi terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengisi dua posisi strategis, yakni Direktur Utama dan Direktur Administrasi dan Keuangan pada PD Petrogas Persada Karawang.

Menurut Ricky, langkah seleksi terbuka merupakan kebijakan progresif, namun kualitas output sangat ditentukan oleh integritas proses. Ia mengingatkan bahwa perusahaan daerah, khususnya di sektor energi dan sumber daya, membutuhkan figur direksi yang memiliki kapasitas teknokratis, rekam jejak profesional, serta visi bisnis yang terukur.

“Seleksi ini tidak boleh berhenti pada aspek seremonial atau sekadar memenuhi prosedur. Harus dipastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi substantif, bukan karena kedekatan personal maupun kepentingan politik jangka pendek,” tegas Ricky.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kondisi PD Petrogas Persada Karawang yang saat ini belum beroperasi justru menuntut kehadiran direksi dengan kemampuan strategic leadership dan business development yang kuat. Direksi terpilih nantinya akan menghadapi tantangan mendasar, mulai dari membangun model bisnis, memastikan kelayakan investasi, hingga menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

KBC menilai bahwa indikator seleksi harus mencakup beberapa aspek utama, di antaranya
Integritas dan independensi dalam pengambilan keputusan,kompetensi manajerial dan pengalaman sektor energi atau BUMD
Kemampuan menyusun strategi bisnis berbasis data dan risiko,komitmen terhadap prinsip good corporate governance (GCG) dan Kapabilitas dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ricky juga mengapresiasi pernyataan Aep Syaepuloh yang memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil agar proses tersebut benar-benar berjalan sesuai prinsip meritokrasi.

“Kami mendorong agar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dilakukan secara terbuka dan berbasis indikator yang terukur. Publik berhak mengetahui kapasitas para kandidat, karena ini menyangkut masa depan pengelolaan aset daerah,” tambahnya.

Selain itu, KBC juga menilai keterlibatan lintas institusi, termasuk konsultasi dengan BUMD lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Karawang, merupakan langkah positif dalam memperkuat aspek tata kelola. Namun, hal tersebut harus tetap diiringi dengan independensi panitia seleksi dari intervensi kepentingan tertentu.

Sebagai penutup, Ricky menegaskan bahwa keberhasilan seleksi direksi PD Petrogas Persada Karawang akan menjadi tolok ukur keseriusan Pemerintah Daerah dalam membangun BUMD yang sehat, profesional, dan berdaya saing.

“Jika proses ini dijalankan secara kredibel, maka PD Petrogas Persada bukan hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. ‎<Pesan ini diedit>

Editor : Frizky Wibisono