Hingga Akhir Desember 2025, Realisasi Belanja Karawang Capai 83,39 Persen

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang mencatat realisasi pendapatan daerah hingga 28 Desember 2025 mencapai Rp5.404.360.526.444,00 atau sebesar 91,71 persen dari target Rp5.893.001.421.196,00.

Kepala BPKAD Karawang, Eka Sanatha, menjelaskan capaian tersebut berasal dari tiga komponen utama pendapatan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Baca Juga

Solusi Sehat Mama Muda Nikita Willy, Masak Nasi Low Sugar dengan Rice Cooker Terbaru

“Untuk PAD, realisasinya mencapai Rp2.049.983.403.766,00 atau 93,02 persen dari target Rp2.203.873.657.982,00,” ujar Eka, Selasa,(30/12/2025).

Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp3.280.584.024.381,00 atau 90,90 persen dari target Rp3.609.197.917.161,00. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat Rp73.793.098.297,00 atau 92,32 persen dari target Rp79.929.846.053,00.

Meski demikian, Eka mengakui persentase realisasi pendapatan tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga

Polres Karawang Selidiki Kematian Mahasiswa di Apartemen PP Urban Town

“Pada 28 Desember 2024, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 95,83 persen. Tahun ini memang sedikit lebih rendah, namun secara nominal masih menunjukkan kinerja yang cukup baik,” jelasnya.

Selain pendapatan, BPKAD juga mencatat realisasi belanja daerah Kabupaten Karawang hingga 28 Desember 2025 sebesar Rp5.298.394.817.576,00 atau 83,39 persen dari total anggaran Rp6.353.560.752.074,00.

"Realisasi belanja tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 84,63 persen," terangnya.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

Untuk capaian realisasi belanja perangkat daerah, lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan realisasi tertinggi di antaranya DPPKB sebesar 94,74 persen, BPKAD 89,99 persen, Kesbangpol 89,82 persen, Dinas Koperasi dan UKM 89,52 persen, serta Dinas Perhubungan 87,69 persen.

Sementara itu, SKPD dengan realisasi belanja terendah antara lain Dinas Arsip dan Perpustakaan Karawang sebesar 75,49 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 73,97 persen, DPMPTSP 73,89 persen, Dinas Lingkungan Hidup 70,78 persen, serta Dinas Sosial 70,21 persen.

Eka menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah ke depan semakin optimal.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

“Kami akan jadikan data ini sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah di tahun berikutnya bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono