Jelang Akhir 2025, Serapan Anggaran Sejumlah SKPD Karawang Masih Rendah

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Karawang belum maksimal. 

Perbedaan realisasi belanja antar-SKPD terlihat cukup mencolok, di mana sebagian SKPD telah mencatatkan serapan di atas 80 persen, sementara lainnya masih berada di bawah 60 persen.

Baca Juga

Polres Karawang Selidiki Kematian Mahasiswa di Apartemen PP Urban Town

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Eka Sanatha, melalui Kepala Bidang Akuntansi Ilma Yuannisa, mengungkapkan ada beberapa dinas yang realisasinya tinggi salah satunya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

“DPPKB saat ini mencatat realisasi belanja tertinggi dibandingkan SKPD lainnya, dengan capaian lebih dari 86,4 persen,” ujar Ilma. Kamis,(18/12/2025).

Capaian tersebut disusul Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebesar 86,45 persen, BPKAD 84,47 persen, Sekretariat DPRD 82,16 persen, serta Inspektorat dengan realisasi 80,51 persen.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

Sebaliknya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatatkan realisasi belanja terendah dengan capaian hanya 55,95 persen. Angka tersebut terpaut lebih dari 30 persen dibandingkan SKPD dengan serapan anggaran tertinggi.

Selain DLH, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat realisasi belanja sebesar 63,35 persen, Sekretariat Daerah (Setda) 63,55 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) 63,59 persen, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar 66,83 persen.

Ilma menegaskan, perbedaan capaian realisasi belanja antar-SKPD menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam evaluasi pengelolaan anggaran.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

“Perbedaan serapan anggaran ini menjadi bahan evaluasi bersama, terutama bagi SKPD yang realisasinya masih rendah, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat segera dipercepat sesuai dengan perencanaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, optimalisasi serapan anggaran sangat penting agar seluruh program pemerintah daerah berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Menjelang akhir tahun anggaran, kami mendorong seluruh SKPD untuk mengakselerasi realisasi belanja, namun tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran,” pungkas Ilma.

Editor : Frizky Wibisono