Soal Kunker Disnakertrans ke Bali BEM dan ISMAHI Layangkan Audiensi, Desak Disnakertrans Terbuka

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dua aliansi mahasiswa, yakni Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Budi Pertiwi Karawang, resmi melayangkan surat audiensi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang. 

Kedua aliansi mahasiswa tersebut mendesak transparansi penggunaan anggaran kunjungan kerja (kunker) rombongan Disnakertrans Karawang ke Bali yang disebut mencapai Rp255 juta. ISMAHI Jabar mengirim surat bernomor 056/EKS/ISMAHI-JABAR/TX/2024 pada Kamis, (6/11/2025). 

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

ISMAHI Jabar menilai kegiatan kunker Disnakertrans bersama Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Karawang ke Bali sebagai bentuk pemborosan dan pelecehan terhadap nurani rakyat, di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit mencari pekerjaan dan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan Pemkab Karawang.

"Kami menganggap ini sebagai pemborosan di tengah efisiensi anggaran, sementara buruh menjerit kehilangan pekerjaan dan masyarakat sulit mengakses lapangan kerja,” ujar Sekretaris ISMAHI Jabar, Silvan Daniel Sitorus, Kamis (6/11/2025).

Silvan turut mendesak DPRD Kabupaten Karawang untuk segera memanggil Disnakertrans Karawang sesuai janji yang pernah dilontarkan Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

"Jangan cuma bicara di media. Kalau memang serius, buktikan dengan memanggil Disnakertrans dan buka semuanya secara terang di hadapan publik. Rakyat butuh kejelasan, bukan janji kosong,” tegasnya.

Silvan menuturkan, ISMAHI Jabar tidak akan tinggal diam jika ada indikasi manipulasi informasi atau penyalahgunaan anggaran publik. Ia menegaskan, mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan transparansi dan keadilan.

"Kalau ada data resmi yang menunjukkan anggaran ratusan juta digunakan untuk jalan-jalan ke Bali, sementara pejabatnya bilang tidak pakai APBD, itu jelas kontradiktif. Kami akan bongkar semuanya. Jangan coba-coba menipu publik dengan narasi yang dibelokkan,” ucap Silvan.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

Silvan juga mengingatkan, apabila surat mereka tidak direspons, pihaknya siap menggerakkan mahasiswa hukum se-Jawa Barat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Disnakertrans Karawang.

"Apabila surat kami tidak diindahkan, kami akan mengagitasi dan mempropagandakan setiap lini dan sektor untuk bergerak melawan bentuk pelecehan terhadap masyarakat Karawang,” tandas Silvan.

Rencananya, ISMAHI Jabar akan melakukan audiensi pada Jumat, (7/11/2025) pukul 10.00 WIB di kantor Disnakertrans Karawang, untuk meminta penjelasan langsung terkait penggunaan anggaran tersebut.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Tak berselang lama, BEM STIE Budi Pertiwi juga mengajukan surat audiensi bernomor 001/SEK/XI/2025 dengan desakan yang sama. Dalam surat tersebut, mereka mempertanyakan urgensi dan manfaat kegiatan kunker ke Bali di tengah kebijakan efisiensi yang tengah diberlakukan pemerintah daerah.

Ketua BEM STIE Budi Pertiwi, Adji Rajab Permana, menyebut langkah tersebut sebagai tanggung jawab moral mahasiswa terhadap penggunaan uang rakyat.

"Kami ingin memastikan setiap kegiatan yang menggunakan uang publik memiliki urgensi dan manfaat yang jelas bagi masyarakat, bukan sekadar perjalanan dinas,” tegas Adji, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga

Kreatif, Patung Unta Jadi Daya Tarik Masyarakat Rawabagi Karawang Timur

Menurutnya, kunjungan ke luar daerah seperti Bali seharusnya bisa dikaji ulang jika tujuan kegiatan dapat dicapai melalui pertemuan daring atau koordinasi antarlembaga di wilayah sekitar.

"Kami tidak menuduh, tetapi mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya. Mahasiswa punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” ucapnya.

Adji juga menyoroti sikap DPRD Karawang, khususnya Komisi IV, yang hingga kini belum memanggil pihak Disnakertrans untuk dimintai klarifikasi terkait polemik tersebut.

"Seharusnya DPRD, terutama Komisi IV, segera memanggil Disnaker. Tapi sampai sekarang masih diam dan bungkam. Ada apa dengan DPRD?” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi mengatakan bahwa kunjungan kerja ke Bali tidak menggunakan dana APBD.

"Kunjungan kerja ke Bali tidak menggunakan APBD. Peserta bayar masing-masing,” ucap Rosmalia.

Namun, pernyataan itu bertabrakan dengan data resmi di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kabupaten Karawang. Berdasarkan data tersebut, Disnakertrans Karawang tercatat menganggarkan Rp255.379.000 untuk belanja perjalanan dinas biasa (kunker) yang bersumber dari APBD.

Ketidaksesuaian antara pernyataan Kepala Disnakertrans Karawang dan data anggaran itulah yang membuat desakan mahasiswa semakin keras. Dua aliansi mahasiswa ini menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga publik mendapatkan kejelasan.

Langkah ISMAHI Jabar dan BEM STIE Budi Pertiwi ini menandai babak baru dalam tekanan moral terhadap Disnakertrans Karawang, yang kini dituntut untuk membuka secara transparan sumber, tujuan, dan hasil dari perjalanan dinas ke Bali yang menuai polemik di kalangan masyarakat.

Editor : Frizky Wibisono