Disnakertrans Karawang Pilih Bungkam di Tengah Sorotan Kunker ke Bali

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Rosmalia Dewi, masih memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait perjalanan dinas ke Bali di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digulirkan Pemkab Karawang.

Kabar keberangkatan sejumlah pegawai Disnakertrans bersama Dewan Pengupahan Karawang akhirnya menyita perhatian publik, mulai dari Ketua DPRD, Tokoh Masyarakat, hingga sindiran halus yang sempat dilontarkan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh dalam apel pagi di Plaza Pemda Karawang, Senin, (3/11/2025).

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp255 juta. Anggaran itu mencakup biaya sewa bus, tiket pesawat, dan penginapan, melalui metode e-purchasing dengan nomenklatur “belanja perjalanan dinas biasa (kunker)”.

Informasi yang dihimpun reporter iNEWSKarawang.id, rombongan Disnakertrans Karawang turut didampingi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Karawang dalam kunjungan kerja tersebut.

Kegiatan itu disebut sebagai studi komparatif penguatan hubungan industrial, termasuk membahas isu praktik dana tidak resmi atau hidden money di lingkungan perusahaan.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

Sayangnya, saat dimintai konfirmasi melalui saluran whatsapp sejak Selasa, (28/10/2025) hingga Senin, (3/11/2025), Rosmalia Dewi memilih bungkam dan tidak menanggapi.

Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Syaepuloh sempat melontarkan sindiran halus yang diduga ditujukan kepada Disnakertrans saat memimpin apel pagi di Plaza Pemda Karawang.

“Mari sama-sama berubah. Tahun 2026 nggak ada perjalanan dinas naik pesawat. Kalau pun saya dinas, saya pakai biaya pribadi, bukan uang daerah,” tegas Aep di hadapan para ASN, Senin (3/11/2025).

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

Sindiran tersebut muncul usai kabar perjalanan dinas rombongan Disnakertrans Karawang ke Bali menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menilai langkah Disnakertrans sebagai bentuk lemahnya sense of crisis pejabat daerah di tengah kebijakan efisiensi fiskal.

“Efisiensi itu bukan memotong kegiatan rakyat kecil, tapi menata prioritas dengan akal sehat. Kalau rakyat disuruh hemat, sementara pejabatnya jalan-jalan pakai uang rakyat, itu bukan efisiensi tapi inkonsistensi,” ujarnya.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Ricky menyebut perjalanan dinas ke Bali sebagai anomaly kebijakan publik karena semangat penghematan hanya berhenti di atas kertas.

“Laporan jalan, tapi nurani tidur,” sindirnya.

Menurut KBC, alasan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak cukup kuat untuk dijadikan dalih kunjungan kerja ke luar daerah. Ia menilai seluruh komponen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa difasilitasi di Karawang tanpa perlu perjalanan dinas.

Baca Juga

Kreatif, Patung Unta Jadi Daya Tarik Masyarakat Rawabagi Karawang Timur

“Kunker di masa efisiensi itu sinyal buruk. Masih banyak pejabat yang belum paham makna efisiensi, bukan sekadar irit di bawah, tapi berani memangkas privilese di atas,” tegas Ricky.

KBC juga mendesak Bupati Karawang untuk membuka seluruh data perjalanan dinas OPD secara transparan.

“Publik sudah makin cerdas. Jangan jadikan efisiensi sebagai selimut untuk menutupi borosnya birokrasi,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono