Karawang Bergejolak! Buruh vs Kebijakan Gubernur, Jam Sekolah Jadi Pemicu

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Karawang bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi ini menyusul banyaknya keluhan dari para buruh yang harus terlambat bekerja akibat kemacetan ekstrem karena kebijakan baru jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB.

Ketua DPC KSPSI Karawang, Dion Untung Wijaya menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tentang jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB tidak relevan diterapkan di daerah industri seperti Karawang. Menurutnya, jam tersebut bertepatan dengan waktu sibuk para buruh berangkat kerja.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

"Sekarang jalanan tambah padat dan membahayakan sejak kebijakan tersebut diterapkan. Ini membingungkan, karena di Jakarta justru diatur agar jam kerja dan jam sekolah tidak bentrok, tapi di Jawa Barat malah sebaliknya,”ujar Dion, Rabu (23/7/2025).

KSPSI saat ini tengah mengkaji dampak kebijakan tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan lebih banyak dampak negatif bagi buruh, Dion memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas.

"Kami akan mulai dengan mengirim surat dan audiensi. Tapi kalau tidak ditanggapi, aksi demonstrasi besar-besaran menjadi opsi terakhir,”tegasnya.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

Dion menyebut, saat ini banyak buruh harus terlambat masuk kerja karena kemacetan di jalanan Karawang. Terlebih lagi mereka harus mengantar anaknya ke sekolah lebih pagi. Dampaknya, mereka terancam pemotongan gaji hingga sanksi dari perusahaan.

"Ini dilema. Kalau masuk sekolah jam 7 atau 8 masih bisa diatur. Sekarang lebih repot. Buruh jadi bingung, pilih kerja atau anak,”katanya.

Dion juga menilai, kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi terlalu tergesa-gesa tanpa melihat efek jangka panjang terutama bagi para buruh.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

"Kebijakan tersebut hanya diterapkan untuk jangka pendek saja, dia (Dedi Mulyadi) tidak mengkaji dulu, jadi seolah-olah kebijakan itu spontan. Jadi jangan disamakan dengan di konten, kebijakan kan menyangkut orang banyak, dan kepentingannya kan beda-beda,"katanya.

Dion berharap Pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan mengembalikan jam masuk sekolah seperti semula.

"Kalau dipaksakan terus, dampaknya serius. Mulai dari gaji dipotong, kondisi kerja turun, sampai ancaman PHK. Buruh tidak boleh jadi korban kebijakan yang tidak matang,”tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono