Usulan Jumlah Siswa 50 Orang dalam 1 Kelas, Begini Penjelasan Kang Dedi Mulyadi!

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait rencana penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) menjadi 50 orang,Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun memberikan penjelasan tentang wacana kebijakan tersebut. 

Pasalnya kebijakan ini ramai menuai berbagai reaksi, setelah adanya seorang guru menanggapi kebijakan yang menaikkan rombel menjadi 50 siswa per kelas. Salah satu guru di Jawa Barat resah atas kebijakan tersebut, ia menilai kebijakan ini bisa menurunkan kualitas pembelajaran, kurangnya fasilitas dan seharusnya satu kelas idealnya berisi 36 siswa.

Baca Juga

Polisi Ciduk Pria Ngaku ‘Ring Satu Istana’ yang Pamer Pistol di Depok

Kang Dedi Mulyadi (KDM) membagikan sebuah video di akun Tiktok pribadinya @dedimulyadiofficial menanggapi keresahan ini. Dia meluruskan tentang kebijakan yang menuai pro dan kontra tersebut.

"Kebijakan tentang sekolah bisa menerima maksimal siswa 50 orang, harus dipahami kembali. Kata maksimal di sini, artinya dalam setiap kelas bisa 30, 35 dan 40 siswa," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (3/7/2025).

KDM juga menegaskan, apabila ada banyak siswa di daerah tertentu yang dekat dengan sekolah namun terhalang oleh kondisi ekonomi dan tidak diterima pada sekolah negeri dapat menyebabkan siswa tersebut putus sekolah.

Baca Juga

Viral Fenomena Cuaca Bekasi dan Depok Berkabut Serta Dingin Mirip di Swiss, Begini Penjelasan BMKG!

Maka PEMPROV Jawa Barat membuat kebijakan untuk menaikkan rombel menjadi maksimal 50 siswa/kelas. “Lebih baik anak-anak belajar dulu meski dalam satu kelas berjumlah 50, daripada mereka tidak bisa sekolah sama sekali" tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa, pada tahun ajaran baru PEMPROV Jawa Barat akan membangun ruang kelas baru untuk menurunkan kembali romobongan belajar menjadi 30 atau 25 siswa/kelas. Penambahan rombel ini hanya menjadi opsi darurat sembari menunggu pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih ideal.

"Cara ini dilakukan karena darurat, daripada rakyat tidak sekolah lebih baik mereka sekolah daripada berbuat sesuatu yang tidak sesuai usianya" tutupnya.

Baca Juga

Viral Momen Haru saat Akad Nikah Pasangan Tuna Wicara Ini, Undangan dan Keluarga Meneteskan Air Mata

Menurut KDM, negara tidak boleh menelantarkan warganya sehingga tidak bersekolah. Negara harus mampu memfasilitasi pendidikan di Indonesia.

Editor : Boby