Seleksi Administrasi Dinilai Cacat Prosedur, Bupati Aep Diminta Evaluasi Kinerja Pansel Petrogas

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, mendesak Bupati Karawang segera mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Pengawas PD Petrogas Persada. Ia menilai proses seleksi sarat keberpihakan dan tidak profesional.
Ricky menyebut, seleksi administrasi dinilai cacat prosedur. Sebanyak 14 peserta digugurkan hanya karena menggunakan surat sehat dari Puskesmas, sedangkan tiga peserta yang lolos menggunakan surat dari RSUD. Padahal, kata dia, tidak ada ketentuan yang mengatur lembaga mana yang berwenang menerbitkan surat keterangan sehat.
“Kenapa tidak meniru pola KPUD? Harusnya ada tahapan verifikasi dan perbaikan berkas. Ini langsung dicoret tanpa kesempatan memperbaiki. Seolah sudah ada misi terselubung,”ujar Ricky, Senin (23/6/2025).
Ia juga menyoroti kekakuan pansel dalam memaknai tahapan seleksi. Menurutnya, uji kompetensi seharusnya menjadi tolak ukur utama dalam menilai kapasitas peserta, bukan justru seleksi administrasi yang sempit.
Ricky turut menyesalkan dihapusnya syarat bebas narkoba, padahal ketentuan itu tercantum jelas dalam Perbup Nomor 176 Tahun 2023 Pasal 5 ayat 2 poin a. Selain itu, pansel dinilai tidak tegas karena meloloskan anggota partai aktif tanpa bukti pengunduran diri yang sah.
“Peserta dari partai harusnya melampirkan surat pengunduran diri bermaterai sejak awal, bukan setelah dilantik. Ini amanat undang-undang yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Ricky juga mengingatkan, proses seleksi seharusnya dilakukan secara ekstra hati-hati. Apalagi, saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang telah menetapkan Direktur Utama Petrogas, Geovani, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, yang masih berpotensi berkembang lebih luas.
“Jangan asal tunjuk. Pansel seharusnya peka dan menjaga proses tetap objektif demi menghasilkan pengawas yang profesional dan berintegritas,” ucapnya.
Ricky menilai seleksi yang tidak transparan dan menyalahi aturan hanya akan menghasilkan dewan pengawas yang tidak kredibel. “Kami ragukan hasil ini bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Ricky.
Editor : Frizky Wibisono