Dihadang Ormas, Aksi Protes Warga Parungmulya di Kawasan Industri Karawang Berujung Ricuh

KARAWANG, iNewskarawang.id - Aksi protes warga Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, yang menuntut hak pengelolaan limbah pabrik PT Inti Ganda Perdana (IGP) di Kawasan Industri Mitra Karawang, berujung ricuh setelah dihadang oleh kelompok massa dari ormas dan LSM. 

Tuntutan warga ini untuk memperjuangkan hak atas pengelolaan limbah ekonomis dan limbah B3 demi meningkatkan perekonomian desa. Namun, aksi damai tersebut terhambat oleh kelompok massa tandingan yang diduga memiliki kepentingan tertentu.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

Kericuhan mulai terjadi ketika massa dari Desa Parungmulya, yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu, bertemu dengan kelompok tandingan. 

Bentrokan tak terhindarkan, menyebabkan beberapa warga mengalami luka-luka. Beruntung, situasi cepat dikendalikan oleh aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi.

Menurut tokoh masyarakat setempat, Cep Elih, warga Desa Parungmulya hanya menginginkan hak pengelolaan limbah yang dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. 

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

"Pemerintah desa telah menyetujui usulan agar PT IGP menyerahkan pengelolaan limbah ekonomis dan limbah B3 kepada perusahaan lokal yang berbasis di Desa Parungmulya, Yang diharapkan ekonomi desa bisa bangkit dan angka pengangguran berkurang karena terbukanya lapangan kerja," ungkap Cep Elih.

Ia juga menyayangkan, hingga kini PT IGP tetap memberikan hak pengelolaan limbah kepada pengusaha dari luar desa, mengabaikan aspirasi warga setempat. 

"Kami hanya ingin keadilan. Limbah yang ada di desa kami, semestinya dikelola oleh putra daerah agar hasilnya bisa dinikmati warga desa sendiri,” ujarnya.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

Tambahnya, Aksi ini bukan yang pertama kali. Warga telah beberapa kali melakukan protes serupa, namun pihak perusahaan tetap tidak menggubris. 

"Warga berharap pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten segera memperhatikan aspirasi ini agar konflik berkelanjutan dapat dihindari, dan hak masyarakat setempat tidak terus-menerus diabaikan," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono