KARAWANG, iNewskarawang.id - berkolaborasi dengan Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Forum Komunikasi (Foko) Purnawirawan TNI-Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi se-Indonesia di Aula UBP Karawang, Sabtu,(13/7/2024).
Pada kegiatan FGD yang mengangkat tema 'Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila di Era Reformasi' itu dihadiri langsung oleh Sekjen Foko Purnawirawan TNI-Polri, Letjen. TNI (Purn) Bambang Darmono serta peserta dari perwakilan 125 Universitas di 26 Provinsi di Indonesia.
Sekjen Foko Purnawirawan TNI-Polri, Letjen. TNI (Purn) Bambang Darmono menyampaikan, pentingnya evaluasi terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena Pancasila adalah ideologi, falsafah dan dasar negara.
Sebab, meskipun Indonesia telah meraih banyak mendapatkan pencapaian setelah 25 tahun lebih bangsa Indonesia berjuang meraih cita-cita perjuangan, masih banyak hal yang menyesakkan nafas dan batin warga negara Indonesia.
"FGD ini merupakan bentuk evaluasi kita bersama. Dimana Evaluasi ini tentu terkait dengan langkah dan tindakan apa yang harus dilakukan agar kita tidak terlanjur tersesat dan berputar-putar di belantara kesalahan dan keeliruan akibat nilai-nilai, norma-norma dan dasar negara Pancasila yang menjadi ciri dan karakter bangsa Indonesia," Ungkap Letjen. TNI (Purn) Bambang Darmono.
"Terkait keadaan ini, pertanyaannya akan mengarah pada Pancasila telah terimplementasi dengan baik atau tidak? Dan tentunya, Kita tidak ingin Pancasila hanya sebagai jargon atau slogan bangsa Indonesia sebagaimana kita rasakan saat ini," Imbuhnya.
Dibalik Bait Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Dalam kesempatan tersebut juga Letjen. TNI (Purn) Bambang Darmono memaparkan hasil Dari diskusi yang dilaksanakan di kedua universitas sebelumnya.
Dikatakannya, Dari diskusi yang dilaksanakan di kedua universitas sebelumnya ternyata bait lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berbunyi 'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya' yang terimplementasi hanya bangunlah badannya.
"Karakter ke Indonesia-an kita terdeviasi oleh paham Neoliberalisme dan mengalami degradasi yang mengakibatkan kita secara perlahan sedang menuju untuk menjadi bangsa liberalis dan kapitalis dengan jargon demokrasi. Sementara demokrasi di Indonesia bukan demokrasi yang kita ketahui bersama dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," Paparnya.
UUD NKRI 1945 Telah Mengkhianati Pancasila
Dalam prosesnya sendiri, ternyata Badan yang terbangun hanya menguntungkan pihak pemilik kapital. Dan hal itu disebabkan oleh UUD NKRI 1945 ata UUD 2002 telah mengkhianati Pancasila.
"Penyebabnya adalah UUD NRI 1945 atau yang kita sebut UUD 2002 telah mengkhianati Pancasila. Untuk inilah kita membangun pemikiran bersama melalui FGD untuk mendiskusikan dan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut," Kata dia.
Untuk solusinya sendiri, Kata Bambang, solusi terbaik adalah Kaji Ulang Perubahan UUD 1945. "UUD 1945 yang harusnya dikaji ulang, dan bukan amandemen sebagaimana diskursus yang belakangan ini mencuat kepermukaan saat ini," ujarnya.
"Dan hal itu alasan kenapa kita melakukan fgd ini bersama para akademisi, bukan berarti kita yang mengompor mereka, tapi agar mengembalikan marwah mereka sebagaimana untuk memikirkan kebaikan bangsa dan negara," Tandasnya.
Editor : Frizky Wibisono