DPR Sikapi Laporan BPK, Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Penyerapan Anggaran

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Pemerintah diminta memperketat pengawasan penyerapan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik.

Demikian dikatakan Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansah dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga

Perihal Belanja Rp8,9 Triliun, BPK Periksa 10 Kementerian/Lembaga

Menurut Charles, hal ini mengingat, kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan. Peringatan dilayangkan sekaligus merespons penyampaian Laporan Hasil Pemerintah (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023.

"Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan penyerapan APBD dan APBN demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan investor,” kata Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansah.

Charles menambahkan, penguatan pengawasan penyerapan akan dibahas secara lebih detail dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah. DPR dengan fungsi pengawasannya akan melihat lebih rinci bagaimana alokasi anggaran pada program dan kegiatan kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan rencana.

Baca Juga

Bupati Cellica Panggil Sejumlah Pemborong Nakal yang Rugikan Keuangan Negara

“Dan tentunya penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Charles mengatakan, opini WTP yang diterima pemerintah merupakan sebuah pencapaian dari kerja keras dan bukti penting yang menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Charles mendorong pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola uang negara.

“Ini adalah bukti nyata dalam upaya bersama agar terjaganya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Baca Juga

Kejari Minta Pemkab Karawang Kurangi Sistem Penunjukan Langsung Dalam Pengerjaan Proyek

Pengawasan penyerapan anggaran negara merupakan hal yang penting demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan. Eksekutif dan legislatif diakuinya memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola keuangan negara.

Sehingga DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyerapan APBN dan APBD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.

Baca Juga

Biaya Pensiunan PNS 2022 Telan Anggaran Rp119 Triliun

"Kami akan terus mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga," imbuhnya.

Banggar DPR berharap pemerintah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, DPR akan mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara.

"Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Editor : Boby