DPR Desak Satgas Pangan Tindak Tegas Pelaku Beras Oplosan

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Temuan 212 merek beras yang tidak sesuai standar kualitas akibat lemahnya sistem distribusi pangan nasional dan tidak transparannya jalur pengawasan, menjadi faktor utama suburnya praktik curang ini.

Demikia Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai hal itu pada Rabu (16/7/2025).

Baca Juga

DPR Dukung Putusan MK Gratiskan SD dan SMP Swasta, Singgung Revisi Kebijakan Teknis BOS

Lanjut Daniel Johan mengatakan, fakta ini menunjukkan adanya praktik sistematis yang tidak hanya menyesatkan konsumen, namun mengancam kredibilitas tata niaga pangan nasional.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya praktik pengoplosan beras premium, yang bahkan berat kemasannya pun tidak sesuai. Beras yang seharusnya 5 kilogram, ternyata hanya berisi 4,5 kg.

Praktik curang ini menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat hingga Rp 100 triliun per tahun, yang jika dibiarkan bisa mencapai Rp 1.000 triliun dalam satu dekade.

Baca Juga

Temuan Limbah B3 Medis di Karawang Jadi Sorotan Nasional, Anggota DPR RI: Harus Diproses Hukum

"Itu bukan hanya angka statistik, tapi mencerminkan skala kerusakan sistem pangan kita yang dibiarkan terlalu lama. Jika tak ditindak, bisa picu krisis kepercayaan masyarakat," tegas Daniel.

Daniel menyebut, pengoplosan beras, pemalsuan label, dan permainan harga bukan sekadar pelanggaran etik dagang, tapi bentuk kejahatan terhadap hak dasar rakyat untuk mendapatkan pangan yang layak dan jujur.

"Dalam konteks ini, rakyat sudah jadi korban dari sistem distribusi yang lemah dan tidak transparan," katanya.

Baca Juga

Komisi XIII DPR RI Setujui Proses Naturalisasi Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero

Daniel pun mendukung penuh Satgas Pangan untuk segera bertindak menyelesaikan skandal ini agar tak menimbulkan kepanikan pasar. Ia juga mendorong agar daftar merek beras oplosan diumumkan ke publik, namun tetap dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Jenis beras yang dioplos harus disampaikan dengan jelas ke publik agar konsumen tahu kualitas yang mereka beli," tegas Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menyebut Komisi IV DPR akan memperkuat revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan guna menutup celah regulasi, termasuk memperkuat peran Bulog dalam menguasai hulu-hilir distribusi beras.

Baca Juga

Pencapaian Nasdem Meningkat Signifikan di Tahun 2024

"Beras adalah kebutuhan pokok dan komoditas strategis nasional. Negara harus memegang kendali atas stok dan harga beras," pungkasnya.

Editor : Boby