Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : 7 Tersangka Kasus Mega Korupsi Karawang Dilimpahkan ke JPU
Advertisement . Scroll to see content

Satpol PP Karawang Tak Serap DBHCHT 2026, Ini Alasannya

Rabu, 18 November 2026 | 21:15 WIB
  • author Gelar Maulana Media
Satpol PP Karawang Tak Serap DBHCHT 2026, Ini Alasannya
Satpol PP Karawang tidak menyerap alokasi DBHCHT 2026. Keterbatasan kegiatan yang bisa dibiayai hingga minimnya personel menjadi kendala. Foto : Gelar Maulana Media

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang dipastikan tidak menyerap alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026. Keterbatasan kegiatan yang dapat dibiayai serta kemampuan pelaksanaan menjadi alasan anggaran tersebut tidak dimanfaatkan.

Sekretaris Satpol PP Karawang, Willyanto Salmon, mengatakan total pagu DBHCHT Kabupaten Karawang tahun ini mencapai sekitar Rp160 miliar. Dari total tersebut, Satpol PP biasanya memperoleh alokasi sekitar 10 persen.

Namun, anggaran tersebut tidak bisa digunakan secara bebas karena harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat dan dikoordinasikan dengan Bea Cukai.

“Kita enggak bisa gerak sendiri tanpa Bea Cukai. Kegiatan juga harus dibagi, jadi enggak bisa full,” kata Willy, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan Satpol PP yang dapat dibiayai melalui DBHCHT terbatas pada penegakan hukum, terutama operasi pemberantasan rokok ilegal dan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai resmi.

“Jadi kegiatan yang bisa diambil dan ter-handle oleh kemampuan kita, hanya razia rokok ilegal dan sosialisasi,” ujarnya.

Selain terbatasnya jenis kegiatan, minimnya personel dan padatnya agenda rutin Satpol PP juga menjadi pertimbangan. Willy mengatakan pihaknya tidak ingin memaksakan kegiatan hanya untuk mengejar penyerapan anggaran.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan personel dan kebutuhan di lapangan.

“Kalau kita ngambil semua, kita bingung kegiatan banyak banget. Sedangkan kegiatan kita juga yang biasa banyak,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya Satpol PP Karawang melaksanakan sekitar 30 kali razia dan sosialisasi rokok ilegal. Dari seluruh kegiatan tersebut, anggaran yang terealisasi berkisar Rp500 juta hingga Rp600 juta.

Willy menambahkan, anggaran DBHCHT yang tidak digunakan Satpol PP masih berpeluang dimanfaatkan untuk sektor lain sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk sektor kesehatan.

Ia mencontohkan, apabila daerah memperoleh DBHCHT Rp100 miliar dan alokasi untuk Satpol PP sebesar 10 persen atau Rp10 miliar, sementara kebutuhan kegiatan hanya Rp1 miliar, sisa anggaran dapat diarahkan untuk mendukung sektor kesehatan.

“Misalkan Karawang Rp100 miliar, Pol PP harusnya 10 persen, berarti Rp10 miliar. Kita misalkan dipakai cuma Rp1 miliar, sisanya dialihkan untuk kesehatan, bisa,” pungkasnya. 

Editor: Frizky Wibisono

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut