DPR Desak Kemendikbudristek Perbaiki Tata Kelola Biaya UKT, Jangan Bebani Mahasiswa !

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta tata kelola pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi atau uang kuliah tunggal (UKT) diperbaiki.

Pernyataan itu dia sampaikan usai membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Baca Juga

DPR Soroti Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat, Kemendikbudristek Diminta Segera Klarifikasi!

Ia mendesak Kemendikbudristek  memberi solusi dengan memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. "Jangan sampai (kenaikan UKT) membebani mahasiswa sampai tidak mampu kuliah lagi," ujarnya  dilansir dari Antara, Jumat (17/5/2024).

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertajam pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan di pendidikan tinggi. Menurutnya hal itu penting dilakukan demi menjaga mutu pendidikan perguruan tinggi agar tetap berimbang serta berkualitas.

Fikri berharap pemerintah melalui Kemendikbudristek dapat memperbesar kuota beasiswa, baik dari jalur tidak mampu maupun prestasi. Menurut dia, beasiswa itu bisa menjadi opsi membantu menyelamatkan mahasiswa supaya tetap bisa melanjutkan kuliah.

Baca Juga

Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA-IPS-Bahasa di SMA, Anindito: Implementasi Kurikulum Merdeka

Sebelumnya, Kemendikbudristek telah menyatakan bahwa UKT tidak mengalami kenaikan, melainkan terdapat penambahan kelompok UKT di beberapa PTN.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie menuturkan penambahan kelompok UKT itu dilakukan oleh beberapa PTN untuk memberikan fasilitas pada mahasiswa dari keluarga mampu.

“Jadi bukan menaikkan UKT, tapi menambahkan kelompok UKT menjadi lebih banyak karena untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa dari keluarga yang mampu,” katanya.

Baca Juga

Kemendikbudristek Berharap Siswa SMK Terserap di Industri Game

Tjitjik lalu menjelaskan permasalahan terjadi karena kampus memberikan lompatan biaya UKT sangat besar yang biasanya terjadi mulai dari UKT golongan empat ke golongan lima dan seterusnya dengan besaran rata-rata lima sampai 10%.

Hal tersebut menjadi polemik hingga terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) beberapa waktu belakangan ini di sejumlah daerah.

Meski demikian, pemerintah telah mengatur bahwa di setiap PTN wajib ada UKT golongan satu dan UKT golongan dua minimal sebanyak 20% untuk menjamin masyarakat yang tidak mampu tetap mendapat mengakses pendidikan tinggi berkualitas.

Editor : Boby